CIBINONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengimbau seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperketat koordinasi, pemantauan, dan kualitas pelayanan publik. Langkah ini merespons dinamika situasi wilayah terkini, khususnya potensi dampak sebaran debu erupsi. Arahan tegas tersebut disampaikan saat memimpin apel jajaran Sekretariat Daerah di Gedung Serbaguna I, Cibinong, Senin (7/9/2026).
Ajat menekankan pentingnya respons tanggap cepat yang berpijak pada data serta kondisi riil di lapangan. Pemantauan berkala terus digencarkan lewat sinergi intensif bersama pemerintah provinsi, daerah tetangga, hingga perangkat tingkat kecamatan.
Guna meminimalkan dampak debu erupsi, Ajat menginstruksikan langkah konkret berupa penyiraman jalan, pembersihan lingkungan, serta pembagian masker secara merata kepada masyarakat.
“Langkah ini bukan sekadar tindakan teknis, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga,” ujar Ajat.
Selain penanganan dampak erupsi, pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) turut menjadi perhatian. Pemantauan PJJ diminta tetap berjalan optimal melalui koordinasi ketat antara kepala sekolah, guru, camat, hingga kepala desa dan lurah.
Percepatan Sensus Ekonomi, Bansos, dan Bedah Rumah
Fokus perhatian Pemkab Bogor juga tertuju pada percepatan Sensus Ekonomi dan pemadanan data Bantuan Sosial (Bansos). Ajat mengapresiasi sejumlah wilayah yang telah menyelesaikan sensus hingga 100 persen dan meminta wilayah lain segera menyusul sesuai target.
Terkait bansos, pemadanan data wajib dilakukan secara rinci agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan akuntabel.
“Kita harus memperbaiki data masyarakat. Jangan sampai ketika dilakukan pengecekan terhadap data dasar, kita tidak mampu memberikan informasi yang dibutuhkan,” tegasnya.
Di sisi lain, percepatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah menjadi prioritas mendesak. Mengingat tenggat waktu pelaksanaan tersisa sekitar tiga setengah bulan, perangkat daerah terkait diminta segera memacu pengerjaan fisik serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Pengawalan target strategis daerah lainnya juga terus didorong, termasuk keberlanjutan proyek pembangunan yang bekerja sama dengan TNI dan Polri. Ajat mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak terjebak dalam rutinitas hingga mengabaikan target prioritas daerah.
Setiap kebijakan publik, lanjutnya, wajib berlandaskan regulasi, kondisi sosial, dan analisis teknis yang matang. “Aturan, mekanisme, dan pembagian tugas kita sudah jelas. Tinggal bagaimana seluruh jajaran menjalankannya dengan baik,” tutup Ajat.
