JAKARTA — Suasana hangat dan penuh khidmat menyelimuti Jakarta International Convention Center (JICC) pada Kamis (23/7/2026). Dalam perhelatan puncak Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-28 yang mengusung tema besar “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”, sebuah momen krusial tercipta. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima langsung penyampaian rekomendasi dari Ijtima Ulama Indonesia.
Raut haru sekaligus bangga tak dapat disembunyikan dari wajah Kepala Negara ketika merespons dukungan moral dan strategis tersebut. Bagi Presiden Prabowo, dokumen kesepakatan para ulama itu bukan sekadar formalitas acara, melainkan sebuah “hadiah luar biasa” yang memberi suntikan energi baru bagi arah pembangunan nasional.
Menyatu dalam Visi Ekonomi Konstitusi
Isi rekomendasi Ijtima Ulama Indonesia tersebut secara tegas menaruh dukungan pada langkah-langkah strategis pemerintah. Para ulama menyoroti pentingnya memperkuat kedaulatan bangsa melalui kemandirian ekonomi, percepatan program industrialisasi dan hilirisasi, pemantapan ketahanan pangan serta energi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Seluruh poin tersebut bermuara pada satu komitmen utama: mengembalikan arah pembangunan nasional kepada rel Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi pilar utama yang disepakati bersama.
“Hari ini saya dapat hadiah lagi. Luar biasa itu, langsung dibacakan tadi. Kesepakatan Ijtima Ulama ini luar biasa,” ujar Presiden Prabowo dengan penuh apresiasi.
Amanah yang Melintasi Hati Nurani
Menurut Presiden, butir-butir dorongan dari para ulama sangat selaras dengan keyakinan dan prinsip dasar yang selama ini ia perjuangkan. Ada pertautan batin yang kuat antara aspirasi ulama dengan garis kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah.
“Ini perintah lagi, tapi perintahnya adalah sesuai dengan hati nurani saya,” tutur Kepala Negara.
Presiden mengaku sangat tersentuh karena merasa perjuangan besar untuk menegakkan kedaulatan ekonomi kini makin dipahami dan didukung secara luas oleh berbagai elemen bangsa, termasuk partai-partai politik dan para tokoh agama.
Namun, Presiden Prabowo juga memberi catatan penting. Negara yang kuat dan mandiri harus tetap berjalan di atas koridor konstitusi, menjunjung tinggi keadilan, serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance). Sinergi antara ketegasan pemerintah dan bimbingan moral ulama dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga benteng kedaulatan negara.
Amunisi Moral Menuju Indonesia Mandiri
Dukungan dari Ijtima Ulama Indonesia ini pun menjadi amunisi moral yang sangat berharga bagi jalannya roda pemerintahan ke depan. Di akhir sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa amanah tersebut akan menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah untuk terus bekerja keras.
Menjaga kedaulatan bangsa, menegakkan amanat konstitusi, dan memastikan kesejahteraan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat bukan lagi sekadar retorika, melainkan tanggung jawab nyata yang siap diwujudkan bersama. (by)
