CIBINONG | MAHAGANEWS- Sektor perumahan di Kabupaten Bogor mencatatkan pencapaian penting. Pada tahun anggaran 2026, daerah ini dipastikan memperoleh kuota sekurang-kurangnya 6.396 unit dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Jumlah ini menjadi salah satu intervensi perbaikan rumah tak layak huni terbesar sepanjang sejarah wilayah tersebut.
Kepastian pemugaran ribuan hunian ini didapatkan usai Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menggelar audensi dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait, di Gedung Kementerian PKP, Jakarta pada hari Jumat.
Dalam keterangannya, Rudy menyebut kuota besar ini sebagai milestones penting bagi Pemkab Bogor untuk mengakselerasi pengentasan pemukiman kumuh serta mendongkrak taraf hidup warga kurang mampu.
> “Kami mencatat rekor baru di Kabupaten Bogor. Paling sedikit 6.396 unit rumah warga bakal diperbaiki lewat skema program BSPS tahun ini,” ungkap Rudy.
Ia menambahkan bahwa alokasi skala besar ini mencerminkan solidnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menghadirkan tempat tinggal yang higienis, aman, dan memadai bagi masyarakat.
Menjawab Tantangan Populasi Padat
Dengan jumlah warga yang terus membengkak—mencapai 5,7 juta jiwa versi BPS dan menembus 6,19 juta jiwa merujuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)—Kabupaten Bogor menghadapi beban berat terkait pemenuhan papan.
Kondisi demografi tersebut membuat kebutuhan revitalisasi rumah warga berpenghasilan rendah (MBR) selalu menjadi prioritas saban tahun. Oleh sebab itu, Rudy optimistis guyuran dana BSPS dari pusat akan menjadi stimulus efektif untuk mengurai backlog perumahan di wilayahnya.
Peluang Penambahan Kuota dan Dampak Ekonomi
Tak sekadar 6.396 unit, kuota bantuan tersebut berpotensi bertambah. Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan sinyal bakal mengucurkan kuota cadangan jika serapan dan eksekusi di lapangan berjalan optimal.
“Selama daerah dinilai siap dan kinerjanya bagus, alokasi tambahan sangat mungkin kami kucurkan,” tegas Maruarar.
Selain menyepakati kuota BSPS, pertemuan tersebut juga mematangkan agenda kunjungan lapangan Menteri PKP ke Bumi Tegar Beriman yang dijadwalkan pada Oktober 2026.
Kunjungan kerja tersebut dirancang untuk meninjau progres lapangan sekaligus mengintegrasikan ekosistem perumahan lokal. Diharapkan, proyek masif ini tidak hanya merehabilitasi fisik bangunan, tetapi juga memutar roda ekonomi daerah dengan melibatkan kontraktor lokal, pengembang, hingga pelaku UMKM rantai pasok material bangunan.
