Oleh: Pemred Mahaganews.com
Pendidikan tinggi hari ini sedang menghadapi ujian moral yang sangat berat. Gelombang protes dan jeritan dari para mahasiswa baru beserta orang tua mereka di Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang dan UIN Raden Mas Said Surakarta (UIN Solo) menjadi potret buram yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai melompat drastis dan “tidak masuk akal” seolah-olah telah mengubah wajah institusi pendidikan tinggi Islam menjadi menara gading yang angkuh dan sulit dijangkau oleh rakyat kecil.
Sebagai kampus yang menyandang label Keislaman, prinsip keadilan sosial (al-’adalah al-ijtimaiyyah) dan keberpihakan pada kaum duafa seharusnya menjadi fondasi utama dalam merumuskan setiap kebijakan, termasuk dalam penentuan tarif UKT. Namun, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan hal sebaliknya. Banyak mahasiswa baru dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah justru dilempar ke golongan UKT tinggi, tanpa adanya ruang verifikasi faktual yang memadai.
Kontradiksi AI, Algoritma, dan Keadilan Sosial
Pihak birokrasi kampus sering kali berlindung di balik validasi sistem atau algoritma komputer saat menentukan kelompok UKT mahasiswa. Data-data administratif seperti slip gaji, tagihan listrik, hingga foto rumah dimasukkan ke dalam formula digital yang kemudian secara otomatis mengeluarkan angka nominal.
Namun, di sinilah letak kekeliruannya:
-
Sistem Buta Realitas: Algoritma tidak pernah tahu jika orang tua mahasiswa baru saja mengalami PHK, atau hasil tani mereka gagal panen bulan ini.
-
Paradoks Dokumen: Hanya karena salah mengunggah format berkas atau ada data yang kurang detail, sistem secara sepihak sering kali langsung memvonis mahasiswa ke kelompok UKT tertinggi sebagai bentuk “hukuman” administratif.
Sifat kaku dari sistem digital ini telah mengikis nilai kemanusiaan. Kampus Islam seharusnya tidak boleh menyerahkan nasib masa depan anak bangsa sepenuhnya pada algoritma yang butatuli terhadap realitas sosial masyarakat.
Kembali ke Khittah: Pendidikan Adalah Hak, Bukan Komoditas
Kita memahami bahwa perguruan tinggi dituntut untuk mandiri secara finansial demi meningkatkan mutu dan fasilitas. Namun, komersialisasi pendidikan dengan cara membebankan biaya tinggi di awal masuk kuliah kepada mahasiswa baru adalah jalan pintas yang tidak kreatif dan mencederai rasa keadilan.
Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas negara. Peraturan Menteri Agama (PMA) juga telah menggariskan dengan tegas bahwa penetapan UKT wajib disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua atau pihak yang membiayai mahasiswa.
Ketika sebuah institusi pendidikan Islam mematok tarif yang tidak rasional hingga membuat anak-anak berprestasi dari kampung harus mengubur impiannya untuk kuliah, maka pada saat itulah kampus tersebut telah kehilangan esensi dari nilai Rahmatan lil ‘Alamin.
Rekomendasi Mahaganews: Buka Ruang Dialog, Bukan Pembungkaman
Mahaganews.com mendesak Rektorat UIN Malang dan UIN Solo beserta seluruh jajaran pembuat kebijakan untuk segera mengambil langkah-langkah strategis:
-
Evaluasi Total Sistem Verifikasi: Lakukan peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap seluruh data mahasiswa baru yang mengajukan sanggahan, tanpa ada yang dipersulit secara birokrasi.
-
Maksimalkan Masa Sanggah Faktual: Libatkan organisasi kemahasiswaan seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dan Senat Mahasiswa (SEMA) sebagai mitra strategis untuk memverifikasi kondisi riil mahasiswa di lapangan.
-
Transparansi Formula UKT: Buka secara transparan kepada publik mengenai indikator dan parameter apa saja yang membuat seorang mahasiswa dikategorikan ke dalam kelompok UKT tertentu.
Pendidikan tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Jangan biarkan bangku-bangku kuliah di UIN hanya diisi oleh anak-anak dari kelas elite, sementara anak-anak para petani, buruh, dan nelayan hanya bisa menatap menara kampus dari balik pagar pembatas karena kalah oleh angka UKT yang tidak masuk akal.
Rektorat harus berani mengambil sikap: turunkan ego birokrasi, dengarkan jeritan wali murid, dan kembalikan marwah kampus Islam sebagai rumah bagi seluruh umat. (*)
