Trotoar Diduga Diserobot Hotel Koenokoeni, Azas Tigor Sentil Pemkot Semarang: Jangan Kalah Oleh Kepentingan Pengusaha!

Mahaganews.com (SEMARANG) – Hak pejalan kaki di Kota Semarang kembali menjadi sorotan. Pembangunan Hotel KoenoKoeni di Jalan Sisingamangaraja diduga telah mengambil sebagian ruang trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.

Persoalan ini mendapat kritik keras dari pengamat kebijakan transportasi sekaligus advokat, Dr. Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si., M.H. Ia mempertanyakan sikap Pemerintah Kota Semarang yang dinilai belum menunjukkan tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Menurut Azas Tigor, keberadaan bangunan yang diduga mengambil ruang trotoar telah merugikan pejalan kaki. Bahkan, masyarakat terpaksa turun ke badan jalan untuk melanjutkan perjalanan karena akses trotoar terhalang bangunan.

“Trotoar itu hak masyarakat, bukan untuk kepentingan bisnis pengusaha. Pemerintah harus hadir melindungi keselamatan pejalan kaki, bukan membiarkan ruang publik dikuasai bangunan,” demikian kritik Azas Tigor dalam surat terbukanya kepada Wali Kota Semarang, 20 November 2026.

Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan sekadar masalah estetika kota, melainkan menyangkut keselamatan dan hak dasar masyarakat dalam menggunakan fasilitas jalan.

Azas Tigor juga menyoroti dugaan pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ). Selain itu, ia meminta Pemkot Semarang membuka dokumen perizinan pembangunan hotel, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), AMDAL, dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Menurutnya, seluruh dokumen tersebut perlu diperiksa secara terbuka untuk memastikan pembangunan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Azas Tigor mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 131, menjamin hak pejalan kaki atas fasilitas berupa trotoar dan fasilitas penyeberangan.

Sementara itu, Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan mengatur bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Ia juga mengungkapkan bahwa keberatan masyarakat terhadap pembangunan hotel tersebut disebut telah disuarakan sejak Januari 2026. Namun, menurutnya, pembangunan tetap berjalan hingga mendekati penyelesaian.

“Jangan sampai masyarakat kecil ditertibkan dengan cepat, sementara pembangunan bangunan besar yang diduga melanggar aturan justru tidak mendapatkan tindakan tegas. Pemerintah harus adil dan tidak boleh tebang pilih,” tegasnya.

Azas Tigor mendesak Pemkot Semarang segera melakukan pemeriksaan lapangan dan audit terhadap seluruh dokumen perizinan pembangunan Hotel KoenoKoeni.

Ia menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni menghentikan sementara aktivitas pembangunan apabila ditemukan pelanggaran, membuka dokumen perizinan kepada publik, serta mengembalikan fungsi trotoar apabila terbukti terjadi pelanggaran.

Menurut Azas, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan apabila pelanggaran terbukti.

“Trotoar bukan milik hotel, bukan milik pengusaha, dan bukan pula milik pejabat. Trotoar adalah ruang publik yang harus dilindungi. Jangan sampai pejalan kaki harus mengalah kepada bangunan beton,” pungkasnya.

Hingga persoalan ini mencuat, diperlukan penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Semarang maupun pihak pengelola Hotel KoenoKoeni mengenai status perizinan, batas bangunan, serta dugaan penggunaan ruang trotoar tersebut.

(Setedi)

Banner Iklan HTML5
Kuasai Skill Masa Depan Hari Ini!
E-Book Eksklusif
Kunjungi Website

Pos terkait

Ingin selalu terdepan dengan berita terkini?

Ikuti Mahaganews.com WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.

Ikuti sekarang →

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *