MAHAGANEWS.COM, CIBUBUR – Ikatan Aktivis 98 (IKA 98) kembali menegaskan eksistensinya dalam mengawal perjalanan demokrasi Indonesia. Organisasi yang membawa semangat perjuangan reformasi 1998 tersebut menyatakan komitmen untuk mendorong penuntasan agenda reformasi sekaligus memperkuat persatuan nasional.
Melalui pernyataan sikap yang disampaikan pada Senin (9/11/2026) di Cibubur, IKA 98 mengusung semangat “Reformasi Dituntaskan, Bukan Dilupakan” sebagai landasan gerakan untuk mengawal kebijakan pemerintah, memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta menjaga nilai-nilai demokrasi.
Ketua Umum IKA 98, Bony Ibrahim, menegaskan bahwa semangat reformasi harus terus hidup dan tidak boleh berhenti sebagai catatan sejarah maupun sekadar slogan politik.
Menurut Bony, sejumlah persoalan mendasar yang menjadi tuntutan gerakan reformasi 1998 masih relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Di antaranya penguatan demokrasi, penegakan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Bony Ibrahim Dorong Kepemimpinan Berjiwa Bapak Bangsa
Dalam pandangan IKA 98, Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan dan pembangunan, tetapi juga mampu menjadi pemersatu seluruh komponen bangsa.
Bony Ibrahim menekankan pentingnya karakter kepemimpinan yang memiliki jiwa Bapak Bangsa, yakni sosok yang mengedepankan kepentingan nasional, memberikan keteladanan moral, serta mampu merangkul masyarakat dari berbagai latar belakang.
Gagasan tersebut menjadi salah satu perhatian utama IKA 98 dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
IKA 98 juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui mekanisme demokrasi dan pengawasan publik.
Gerakan tersebut dinyatakan terbuka bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, santri, akademisi, pengusaha, pekerja seni, tokoh agama, aktivis, hingga unsur pemerintahan dan legislatif.
Sekjen IKA 98: Warisan Reformasi Harus Dijaga Lintas Generasi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal IKA 98, Ruqby Adreana, menegaskan bahwa keberadaan organisasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai perjuangan reformasi.
Menurut Ruqby, gerakan mahasiswa dan masyarakat pada 1998 telah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah demokrasi Indonesia.
Karena itu, semangat perubahan yang lahir dari momentum tersebut harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi mendatang.
IKA 98, lanjutnya dalam pernyataan organisasi, berkomitmen untuk terus bergerak bersama masyarakat dalam mengawal kebijakan negara sekaligus memastikan perjuangan reformasi tidak kehilangan arah.
Lima Agenda Kebangsaan IKA 98 untuk Presiden
Selain menyatakan komitmen organisasinya, IKA 98 menyampaikan lima pokok saran kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari kontribusi pemikiran terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pertama, memperkuat peran Presiden sebagai pemersatu bangsa. IKA 98 berharap kepala negara dapat merangkul seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik.
Kedua, mempercepat penuntasan agenda reformasi. Penegakan hukum yang adil, pemberantasan KKN, perlindungan HAM, dan jaminan kebebasan menyampaikan pendapat menjadi sejumlah tuntutan yang disampaikan organisasi tersebut.
Ketiga, memprioritaskan kesejahteraan masyarakat kecil. IKA 98 mendorong kebijakan ekonomi yang mampu menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi beban ekonomi masyarakat.
Keempat, memperkuat integritas dan pengawasan pemerintahan. Organisasi ini meminta tindakan tegas terhadap pejabat yang terbukti melakukan korupsi, disertai keterlibatan masyarakat sipil dan kalangan akademisi dalam pengawasan kebijakan publik.
Kelima, menjaga stabilitas dan persatuan nasional. IKA 98 menilai praktik politik uang, politik yang memecah belah masyarakat, serta kriminalisasi terhadap kritik perlu dicegah melalui penguatan demokrasi dan dialog kebangsaan.
Kelima agenda tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam memperkuat tata kelola negara dan meningkatkan kepercayaan publik.
Siapkan Gerakan Kawal Reformasi dan Posko Pengaduan Rakyat
Komitmen IKA 98 tidak hanya disampaikan melalui pernyataan sikap. Organisasi ini juga mengumumkan rencana pembentukan sejumlah instrumen gerakan untuk memperluas partisipasi masyarakat.
Salah satunya melalui Gerakan Kawal Reformasi yang direncanakan hadir di berbagai daerah sebagai wadah konsolidasi dan pengawasan publik.
IKA 98 juga menggagas pembentukan Posko Pengaduan Rakyat untuk menampung laporan masyarakat terkait dugaan korupsi, pelanggaran HAM, dan berbagai bentuk ketidakadilan.
Selain itu, organisasi tersebut berencana menyusun Naskah Saran Kebangsaan secara berkala setiap enam bulan untuk disampaikan kepada Presiden, DPR, dan lembaga negara terkait.
Dialog kebangsaan serta konsolidasi lintas elemen masyarakat juga masuk dalam agenda yang akan dikembangkan.
Targetkan Jaringan di 10 Provinsi dalam Tiga Bulan
Dalam rencana kerja jangka pendek, IKA 98 menargetkan pembentukan jaringan gerakan rakyat di sedikitnya 10 provinsi dalam waktu tiga bulan.
Tahapan tersebut akan difokuskan pada konsolidasi organisasi, penguatan komunikasi antardaerah, dan perluasan partisipasi masyarakat.
Memasuki periode tiga hingga 12 bulan, IKA 98 menargetkan pengoperasian Posko Pengaduan Rakyat di 20 provinsi.
Pada periode yang sama, organisasi ini berharap berbagai rekomendasi kebangsaan yang disampaikan dapat memperoleh perhatian serta tindak lanjut dari pemerintah.
Adapun dalam jangka panjang, IKA 98 ingin berkontribusi mendorong hadirnya kepemimpinan nasional yang memiliki karakter pemersatu serta berkomitmen menjalankan cita-cita reformasi.
Seluruh target tersebut masih merupakan rencana organisasi yang pelaksanaannya memerlukan konsolidasi dan tindak lanjut.
Reformasi 1998 Dinilai Tetap Relevan bagi Masa Depan Indonesia
Kembalinya gerakan IKA 98 membawa pesan bahwa reformasi bukan semata peristiwa politik yang terjadi hampir tiga dekade silam.
Bagi organisasi tersebut, reformasi merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat, penguatan institusi demokrasi, serta komitmen penyelenggara negara.
IKA 98 menilai tanggung jawab menjaga demokrasi tidak hanya berada di tangan para pelaku sejarah 1998, melainkan juga generasi muda dan seluruh elemen bangsa.
Melalui semangat “Reformasi Dituntaskan, Bukan Dilupakan”, IKA 98 menyerukan penguatan persatuan nasional, penghormatan terhadap konstitusi, dan pengawasan pemerintahan demi terwujudnya Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera.
(Redaksi Mahaganews.com)
