Mahaganews.com (JAKARTA) – Pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan keselamatan transportasi nasional.
Pengamat transportasi sekaligus analis kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan, meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian Perhubungan, termasuk posisi Menteri Perhubungan dan para pejabat eselon I yang membidangi keselamatan transportasi.
“Kalau persoalannya adalah keselamatan transportasi, jangan berhenti pada pergantian satu dirjen. Harus dilihat secara menyeluruh bagaimana sistem pengawasan, penegakan aturan dan kinerja Kementerian Perhubungan dalam menjamin keselamatan masyarakat,” kata Azas Tigor dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (20/9/2026).
Menhub Dudy Purwagandhi pada Jumat (18/9/2026) mengganti Muhammad Masyhud dari posisi Dirjen Perhubungan Laut. Posisi tersebut untuk sementara diisi Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Lollan Panjaitan sebagai Plt.
Kemenhub menyebut pergantian tersebut merupakan bagian dari evaluasi internal dan penyegaran organisasi untuk memperkuat kinerja, pelayanan serta keselamatan pelayaran.
Namun, menurut Azas Tigor, evaluasi tidak seharusnya hanya diarahkan pada sektor transportasi laut. Persoalan keselamatan juga harus dilihat pada transportasi kereta api dan jalan raya.
Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa, pada 13 September 2026. Kapal rute Surabaya–Banjarmasin tersebut membawa 243 orang berdasarkan manifes. Operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung, dengan data korban yang terus diperbarui oleh otoritas.
“Ini menunjukkan bahwa keselamatan pelayaran harus menjadi perhatian serius. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan pergantian pejabat setelah terjadi persoalan, tetapi harus memastikan sistem pengawasan dan pencegahan kecelakaan berjalan sebelum kapal beroperasi,” ujar Tigor.
Keselamatan Transportasi Jangan Sekadar Slogan
Menurut Tigor, momentum Hari Perhubungan Nasional yang mengusung semangat konektivitas harus dibarengi dengan jaminan keselamatan.
Konektivitas nasional, kata dia, tidak hanya berarti menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Konektivitas harus dibangun dengan sarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan, laik operasi, serta diawasi secara konsisten.
“Jangan sampai kita hanya berbicara tentang konektivitas, tetapi keselamatan masyarakat justru tertinggal. Transportasi yang menghubungkan masyarakat harus sekaligus memberikan rasa aman,” tegasnya.
Persoalan keselamatan, lanjut Tigor, juga terjadi pada moda kereta api.
Pada 27 April 2026 terjadi kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di kawasan Stasiun Bekasi Timur. KAI menyatakan insiden tersebut mengganggu perjalanan kereta api di lintas Bekasi.
“Setiap kecelakaan transportasi harus menjadi bahan evaluasi serius. Pemerintah harus transparan menyampaikan hasil investigasi dan memastikan rekomendasi keselamatan benar-benar dilaksanakan,” katanya.
Truk Bermasalah Juga Harus Diawasi
Di sektor transportasi jalan raya, Tigor menyoroti persoalan kendaraan berat yang tidak memenuhi standar keselamatan, termasuk persoalan truk kelebihan dimensi dan muatan atau ODOL.
Salah satu kecelakaan yang menjadi perhatian terjadi di Jalan Jamin Ginting, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 17 Juli 2026. Kecelakaan melibatkan truk Fuso bermuatan galon air mineral dan sejumlah kendaraan lain. Polisi menyebut kecelakaan diduga bermula dari truk yang mengalami rem blong. Peristiwa tersebut menyebabkan empat orang meninggal dunia dan delapan lainnya mengalami luka-luka.
Menurut Tigor, kecelakaan tersebut kembali menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap kelaikan kendaraan, pengujian kendaraan bermotor, pengawasan muatan dan penegakan hukum terhadap kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan.
“Jangan hanya menunggu kecelakaan terjadi baru bertindak. Pemeriksaan dan pengawasan harus dilakukan secara rutin dan konsisten. Kendaraan yang tidak laik jangan diberi ruang untuk beroperasi,” ujarnya.
Presiden Diminta Evaluasi Menyeluruh
Tigor menilai tanggung jawab keselamatan transportasi tidak berhenti pada satu direktorat. Menurut dia, Presiden perlu mengevaluasi keseluruhan sistem kerja Kementerian Perhubungan, mulai dari pengawasan, penegakan hukum, pengujian kelaikan hingga respons terhadap kecelakaan.
“Kalau ada masalah keselamatan yang terjadi berulang pada berbagai moda, maka evaluasinya harus menyeluruh. Jangan hanya mengganti satu pejabat kemudian persoalan dianggap selesai,” kata Tigor.
Ia meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Perhubungan beserta jajaran terkait, termasuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap transportasi darat, laut dan perkeretaapian.
“Presiden mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya. Jika hasil evaluasi menunjukkan ada kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab keselamatan transportasi, tentu harus ada langkah tegas sesuai mekanisme pemerintahan,” ujarnya.
Tigor menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan transportasi nasional.
“Negara wajib memastikan masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang aman, nyaman, laik dan terjangkau. Konektivitas tanpa keselamatan tidak cukup. Ukuran keberhasilan pembangunan transportasi bukan hanya seberapa banyak wilayah yang terhubung, tetapi juga seberapa kuat negara melindungi keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
Jakarta, 20 September 2026
Azas Tigor Nainggolan
Advokat di Jakarta
Analis Kebijakan Transportasi
Ketua Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Indonesia
(Sutedi)
