Mahaganews.com (JAKARTA) — Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjadikan pemberantasan sarang dan kampung narkoba sebagai agenda prioritas dalam 100 hari kerja. IPW menilai, keberhasilan perang melawan narkotika tidak boleh berhenti pada penggerebekan dan penangkapan, tetapi harus dibuktikan melalui pembongkaran jaringan bandar, pemutusan rantai pasokan, serta penindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk anggota Polri.
Desakan tersebut menguat setelah aparat kepolisian menggerebek kawasan yang diduga menjadi lokasi aktivitas narkoba di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Minggu (11 Oktober 2026). Dua hari sebelumnya, aparat juga melakukan penggerebekan di Kampung Ambon dan Kampung Boncos, Jakarta Barat.
Bagi IPW, operasi di sejumlah lokasi tersebut harus menjadi titik awal bagi gerakan pemberantasan narkoba yang lebih luas, sistematis, dan berkelanjutan. Jangan sampai penggerebekan hanya menimbulkan efek sesaat, sementara jaringan peredaran narkotika kembali beroperasi setelah aparat meninggalkan lokasi.
IPW meminta Kapolri menginstruksikan Kabareskrim dan seluruh kapolda untuk memetakan kawasan rawan narkoba, menetapkan target penindakan, serta mengevaluasi hasil operasi secara berkala.
“Pemberantasan narkoba harus menyasar jaringan utamanya, bukan hanya berhenti pada pengguna atau orang-orang yang ditemukan di lokasi. Bandar, pemasok, pengendali distribusi, dan siapa pun yang terbukti melindungi bisnis narkoba harus diungkap serta diproses sesuai hukum,” demikian penegasan dalam siaran pers IPW.
100 HARI KERJA KAPOLRI HARUS DIUKUR DENGAN HASIL NYATA
IPW menilai, pemberantasan kampung narkoba perlu ditempatkan sebagai salah satu tolok ukur kinerja kepolisian dalam mendukung agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Kapolri perlu memiliki indikator yang terukur untuk menilai kinerja setiap kapolda. Indikator tersebut tidak cukup berupa jumlah penggerebekan atau banyaknya orang yang diamankan, tetapi harus mencakup keberhasilan membongkar jaringan peredaran, mengungkap pemasok, menyita barang bukti melalui proses hukum, dan menekan aktivitas narkotika di kawasan yang menjadi sasaran operasi.
Kapolda yang menunjukkan hasil nyata patut mendapat apresiasi. Sebaliknya, wilayah yang terus menjadi pusat peredaran narkoba harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap strategi dan kinerja jajaran kepolisian setempat.
IPW menegaskan bahwa evaluasi harus dilakukan berdasarkan data, bukti, dan hasil penegakan hukum, bukan sekadar penilaian administratif atau pencitraan melalui kegiatan seremonial.
JANGAN ADA TEMPAT BAGI OKNUM POLISI YANG TERLIBAT NARKOBA
IPW juga menyoroti pentingnya integritas internal Polri dalam perang melawan narkotika. Penindakan terhadap jaringan narkoba di masyarakat harus berjalan seiring dengan pengawasan ketat terhadap anggota kepolisian sendiri.
Menurut IPW, setiap dugaan keterlibatan anggota Polri harus ditindaklanjuti secara serius, transparan, dan profesional. Apabila terbukti terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika, anggota yang bersangkutan harus menghadapi proses pidana dan sanksi etik sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat apabila memenuhi persyaratan hukum.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang mengenakan seragam kepolisian.
Kepercayaan publik terhadap Polri sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum. Aparat tidak cukup hanya berani memburu pelaku di luar institusi, tetapi juga harus berani menindak anggotanya sendiri apabila terbukti melanggar hukum.
OPERASI DELI SERDANG DAN JAKARTA JADI UJIAN KONSISTENSI
Dalam operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Kabupaten Deli Serdang, Polda Sumatera Utara bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dilaporkan mengamankan 37 orang. Sebanyak 27 orang di antaranya dilaporkan positif menggunakan narkoba berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dalam o
(Sutedi)
