JAKARTA, MAHAGANEWS – Gelombang ketidakpuasan publik terhadap situasi ekonomi nasional mencapai puncaknya. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai elemen, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Universitas Indonesia (UI), menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di ibu kota, Jumat (12/6/2026).
Aksi yang awalnya berfokus pada protes atas melonjaknya harga bahan pokok dan melemahnya nilai tukar Rupiah ini, kini meluas menjadi seruan gerakan “Reformasi Jilid 2”. Menanggapi eskalasi massa, aparat keamanan gabungan dari TNI dan Polri langsung memperketat penjagaan di sejumlah titik vital demi menjaga stabilitas keamanan negara.
Massa Dialihkan ke DPR dan Patung Kuda
Aksi unjuk rasa yang semula direncanakan berpusat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dialihkan oleh petugas kepolisian. Langkah ini diambil guna mencegah terjadinya kelumpuhan total pada urat nadi perekonomian dan lalu lintas Jakarta.
Massa demonstran akhirnya terkonsentrasi di dua titik utama, yakni di depan Gedung DPR/MPR RI dan kawasan Patung Kuda, Monas.
Dengan mengenakan jas almamater masing-masing dan pakaian serba hitam, para mahasiswa membentangkan berbagai spanduk bernada kritik tajam, seperti #MenujuIndonesiaBangkrut dan “Turut Berduka Cita atas Matinya Rupiah”.
Ultimatum 18 Hari untuk Pemerintah
Pemicu utama dari ledakan frustrasi mahasiswa ini adalah kondisi makroekonomi domestik yang kian tertekan sepanjang tahun 2026. Hal ini diperparah oleh lonjakan harga minyak dunia serta melesatnya nilai tukar dolar AS yang sempat menembus angka psikologis Rp18.000.
Dalam orasinya, aliansi BEM SI secara tegas memberikan tenggat waktu atau ultimatum selama 18 hari kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah konkret menstabilkan perekonomian nasional.
Angka 18 hari tersebut dipilih secara simbolis sebagai representasi dari angka kurs Rupiah yang menyentuh Rp18.000. Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar dan menyegel kantor Kementerian Keuangan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam batas waktu tersebut.
Respons Kapolri, BIN, dan Istana Negara
Menanggapi tensi politik dan massa yang terus memanas, sejumlah pejabat tinggi negara langsung memberikan respons resmi untuk menenangkan situasi publik.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa jajaran kepolisian siap mengawal jalannya demonstrasi agar tetap kondusif. Namun, ia mengimbau keras agar mahasiswa menyampaikan aspirasi secara tertib tanpa merusak fasilitas publik.
Di sisi lain, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, serta menghindari segala bentuk gesekan yang dapat merugikan stabilitas keamanan nasional.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pihak Istana menghargai aspirasi tersebut sebagai bahan evaluasi pemerintah. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa pemulihan ekonomi akibat dampak global memerlukan proses yang kompleks dan tidak bisa diselesaikan secara instan.
Dampak Ekonomi Terhadap Sentimen Pasar
Para pengamat ekonomi dan politik mengingatkan bahwa narasi radikal seperti “Reformasi Jilid 2” bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, aksi ini merupakan alarm keras bagi pemerintah agar lebih peka terhadap daya beli rakyat yang tercekik.
Namun di sisi lain, ketidakpastian politik di ibu kota justru berisiko memperburuk keadaan. Pasar keuangan sangat sensitif terhadap isu stabilitas keamanan. Jika demonstrasi berujung pada kericuhan, investor asing dikhawatirkan akan menarik modalnya (capital outflow) secara massal, yang justru berpotensi menekan nilai tukar Rupiah jauh lebih dalam.
Hingga berita ini diturunkan, aparat keamanan masih bersiaga penuh di lapangan. Walau sempat memicu kemacetan parah di beberapa ruas jalan utama Protokol Jakarta, aksi unjuk rasa dilaporkan berjalan relatif kondusif tanpa adanya bentrokan fisik.
(Mhn/Red)
