Mahaganews.com (Jakarta) 13 November 2026 – Publik tengah dihadapkan pada ujian serius terhadap situasi politik hari ini. Dalam jangka waktu yang singkat, terungkap kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, disusul pengajuan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Kapolri Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 12 November 2026 menyatakan Listyo Sigit adalah pengguna akhir (end user) hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat, tokoh politik, tokoh ormas, pengusaha, hingga media. Menurut Suyudi, perintah penyadapan diduga berasal dari Listyo kepada Slamet Uliandi, lalu diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta. Dalam paparannya Suyudi menyebut Listyo menentukan target penyadapan secara lisan atau lewat WhatsAppdan menerima hasil akhirnya.
Di sisi lain, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR tanpa menyebutkan alasan khusus yang subtansial, sehingga publik wajar apabila bertanya : apa yang sebenarnya melatarbelakangi pengunduran diri tersebut, apakah murni terkait dengan ijazah?
Menurut M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan, rangkaian peristiwa ini perlu dicermati secara kritis “Publik patut curiga bahwa pengunduran diri ini bukan murni karena Ijazah namun terdapat motif kompromi agar penelusuran end user tidak menjalar ke salah satu pihak tertentu. Jika dugaan itu benar, maka yang berjalan bukan lagi penegakan hukum yang murni melainkan kompromi politik yang mengorbankan keadilan dan kepentingan rakyat” tegas Pilipus.
Ia menilai sulit diterima apabila penyadapan berskala besar terhadap Presiden RI dan banyak tokoh nasional hanya berhenti di level mantan Kapolri tersebut. “Kalau hanya berhenti di Kapolri, publik akan bertanya: untuk kepentingan siapa penyadapan ini dilakukan? Seorang Kapolri adalah pelaksana kekuasaan, bukan pemilik kepentingan politik tertinggi. Pasti ada pihak yang lebih tinggi yang menjadi penerima manfaat. Penyidikan harus menyeluruh,” tambahnya.
Pilipus juga menyoroti dampak lain atas pengunduran Wakil Presiden RI tersebut, “apabila benar dugaan kami, maka pertukaran kursi Wakil Presiden RI tidak mengubah nasib rakyat, yang diuntungkan hanya elite yang bermain di balik layar. Sementara kejahatan yang merusak privasi warga negara terus mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia ini” ujarnya.
Pilipus mendesak Kapolri dan jajarannya untuk menuntaskan perkara ini tanpa ragu dan tanpa intervensi, sampai ke aktor yang paling bertanggung jawab. “Tidak boleh ada kompromi terhadap kejahatan yang merusak demokrasi dan privasi warga negara. Hukum harus menjadi panglima. Jika ada yang mencoba menjadikan hukum sebagai alat tawar politik, maka kita semua wajib melawannya. Kapolri harus membuktikan bahwa Polri berdiri tegak di atas kepentingan bangsa, bukan di atas kepentingan segelintir elit,” tutup Pilipus.
Narahubung:
M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi
DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta
0811868870
(Setedi)
