Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan langkah politik besar dengan merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025) di Istana Negara. Reshuffle kali ini menarik perhatian publik bukan hanya karena ada lima posisi menteri yang diganti, tetapi juga karena lahirnya sebuah kementerian baru yang dinilai sangat strategis: Kementerian Haji dan Umrah.
Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya pada efisiensi, profesionalisme, serta penyesuaian struktur pemerintahan dengan kebutuhan masyarakat. Keputusan menambah kementerian khusus untuk mengurus ibadah haji dan umrah menjadi bukti nyata keseriusan tersebut.
Pergantian Menteri dan Kejutan Publik
Dalam reshuffle ini, terdapat lima pos kementerian yang mengalami perubahan:
- Menkopolhukam – Budi Gunawan digantikan sementara oleh Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pelaksana tugas.
- Menteri Keuangan – Sri Mulyani mundur, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia – Abdul Kadir Karding digeser, posisinya diisi Mukhtaruddin.
- Menteri Koperasi – Budi Arie Setiadi digantikan Ferry Juliantono.
- Menteri Pemuda dan Olahraga – Dito Ariotedjo ikut terkena reshuffle, meski penggantinya belum diumumkan resmi.
Pergantian ini sekaligus menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak segan mengambil keputusan besar, bahkan terhadap tokoh lama yang sebelumnya punya pengaruh kuat.
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Dibentuk
Sorotan utama publik jatuh pada lahirnya Kementerian Haji dan Umrah. Selama ini, pengelolaan haji berada di bawah Kementerian Agama, sementara badan pengelola khusus baru dibentuk pada 2024. Dengan status baru sebagai kementerian, diharapkan pelayanan jamaah lebih terfokus, profesional, dan akuntabel.
Presiden menunjuk Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai menteri pertama, didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.
Profil Gus Irfan: Keturunan NU dengan Reputasi Moderat
Gus Irfan lahir di Jombang, 24 Juni 1962. Ia merupakan putra KH Yusuf Hasyim sekaligus cucu pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari. Latar belakang pesantren dan tradisi Islam moderat sudah melekat sejak kecil.
Pendidikan akademiknya juga kuat: S1 dan S2 di Universitas Brawijaya, serta doktor di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan disertasi tentang kepemimpinan pesantren.
Sebelum ditunjuk sebagai menteri, Gus Irfan menjabat Kepala Badan Pengelola Haji sejak Oktober 2024. Dalam waktu singkat, ia berhasil mendorong transparansi layanan jamaah, perbaikan sistem keuangan, dan modernisasi tata kelola.
Tantangan di Depan Mata
Sebagai menteri perdana, Gus Irfan akan menghadapi tantangan besar, antara lain:
- Pengelolaan kuota haji agar lebih efisien dan memperjuangkan tambahan kuota di Arab Saudi.
- Transparansi biaya haji agar dana jamaah lebih akuntabel.
- Digitalisasi layanan mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga keberangkatan jamaah.
- Diplomasi aktif dengan Arab Saudi demi kepentingan jamaah Indonesia.
Pesan Politik Reshuffle
Langkah ini jelas tidak sekadar pergantian personal, tetapi juga sinyal politik bahwa Presiden Prabowo ingin pemerintahannya semakin solid dan adaptif. Penggantian tokoh penting seperti Sri Mulyani menandai arah baru dalam kebijakan ekonomi, sementara pendirian Kementerian Haji dan Umrah menunjukkan keberpihakan pada aspirasi mayoritas umat Islam di Indonesia.
Reshuffle kabinet kali ini akan dikenang sebagai salah satu momen penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Masyarakat kini menaruh harapan besar pada para menteri baru, terutama Gus Irfan, untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik dan transparan.
More Stories
Bertemu Dubes Arab Saudi, Menteri Haji dan Umrah RI Bahas Persiapan Haji 2026
Commuter Line Lintas Nambo Jadi Simpul Transportasi di Kawasan Kabupaten Bogor
Musrenbang Mandau: Ketika Duri Mencari Jalan Bersih dari Tumpukan Sampah