Penanganan Kasus Perusakan Lahan Di Kawasan Puncak Laut Tawar Terkesan Lambat, Kinerja Polres Simalungun Dipertanyakan

Ket foto : Kondisi terkini Kawasan wisata Puncak Laut Tawar

Simalungun_MahagaNews.com | Aktivitas PT SPS dalam melakukan Perusakan dan penyerobotan lahan di Puncak Laut Tawar (sinarta Rumah Tuan) yang berada di dusun Oppoan Desa Sinar Naga Mariah, Kec. Pematang Silimakuta, Kab.Simalungun masih terus berlangsung mulai sejak 20 September 2021 hingga saat ini berjalan mulus tanpa hambatan.

Walau telah dilaporkan ke Polres Simalungun, namun aktivitas perusakan kawasan dengan melibatkan 1 unit alat berat sejenis Boldozer yang dikomandoi oleh Jahiras Hasudungan Malau alias Amongta Malau yang juga mengaku sebagai pengawas lapangan yang dikuasakan oleh PT SPS.

Korban (Pelapor) Karya Bakti Purba (64) Warga Kel.Gundaling, Kec.Berastagi. Selaku pemilik sah berdasarkan alas hak bukti kepemilikan lahan seluas 7 Hektar Berdasarkan surat Akte Jual – Beli yang dikeluarkan di Kantor Notaris Darwin Sjam Manda SH selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). Seakan tak digubris pihak PT SPS.

Selain lahan Wisata Puncak Laut Tawar 
milik Karya Bhakti Purba,  lahan warga lainnya  seperti lahan milik Avensius Girsang, lahan milik Marjan Girsang dan lahan Robert Girsang seluas 28 rante di puncak bukit tersebut juga ikut dirusak dengan alat berat.

Tak hanya itu, HGB PT SPS dengan  juga diduga telah merampas hak masyarakat, juga mengklaim ikut menguasai hutan lindung seluas 25.7 hektar milik KPH XV di Desa Sibolangit, Kec.Merek, Kabupaten Karo, yang saat ini sudah dihijaukan oleh KTH Aek Juma.

Tampak di lokasi pintu masuk kawasan wisata disemenanjung danau toba itu sudah di portal dengan plank kayu, bertuliskan dilarang masuk Pasal 551 tanpa seizin PT SPS. 

Walau sudah ada surat laporan polisi dengan Nomor: STPL/178/X/2021/SPKT/RES SIMALUNGUN/POLDA SUMUT Tertanggal 06 Oktober 2021 terkait tindak pidana sesuai yang diataur UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 385 belum juga menuai titik terang dan terkesan di perlambat oleh pihak penyidik. 

Pelapor atas nama Karya Bakti Purba dihadapan awak media mengatakan, “saya sudah menghadiri panggilan pihak penyidik untuk diminta keterangan, namun ntah kenapa hingga saat ini, pihak penyidik belum ada memanggil pihak terlapor a.n Jahiras Hasudungan Malau alias Amongta Malau dan aktifitas pemerataan lahan di TKP puncak laut tawar masih terus berlanjut dengan melibatkan alat berat. Bahkan beberapa fasilitas bangunan dilokasi lahan saya juga dirusak.” Ungkap Karya Bakti Purba saat dijumpai di salahsatu warung kopi di Seribudolok. Kamis, (20/10/2021) sore

Ditempat yang sama Benson Kaban yang di beri kuasa oleh Karya Bakti Purba sebagai pengembang kawasan wisata laut tawar  kepada wartawan merasa heran dengan kinerja aparat di wilkum polres simalungun, menurutnya,

“Selain kasus perusakan yang dilakukan pihak PT SPS sudah dilaporkan ke Polres Simalungun. Terlapor a.n Amongta Malau juga dilaporkan seorang wanita pekerja kantin ke Polsek Saribu Dolok dengan laporan dugaan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan namun laporan tersebut juga masih mandek dan diduga pelaku madih bebas berkeliaran dan merusak barang milik orang lain,” kesal Benson

Ket foto : Surat Laporan Polisi prihal Tindak Pidana Penganiayaan

Menyikapi hal itu, Daris Kaban yang menjabat sebagai Ketua DPC LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara sangat menyayangkan sikap institusi aparat penegak hukum Polres Simalungun yang terkesan tebang pilih dalam penegakan supermasi Hukum terkait kasus tindak pidana perusakan yang dilakukan oknum-oknum tak bertanggung jawab.

“Ada apa dengan kinerja pihak aparat Kepolisian Polres Simalungun ?  Sudah sepatutnya setiap laporan mengenai suatu tindak pidana ditindaklanjuti oleh polisi. Akantetapi laporan tersebut tidak kunjung mengalami perkembangan. Kita berharap agar pihak Penyidik yang menangani kasus ini jangan membuat alasan klasic yang dijadikan modus oleh aparat dalam menangani setiap permasalahan yang ada,” ujarnya

Lanjutnya lagi, Inikah yang dinamakan dengan Polri Presisi ?? Padahal sudah helas diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2018 bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional, modern dan terpercaya dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk penyampaian pengaduan sesuai dengan prinsip keterbukaan untuk ditangani secara baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya

Daris menambahkan, “jika proses laporan polisi tidak juga dilaksanakan sesuai prosedur, maka kami dari LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara akan melaporkan oknum aparat kepolisian yang menangani kasus ini ke Mabes Polri bila perlu langsung menyurati bapak Kapolri Jendral Pol Drs Listyo Sigit Prabowo M.Si di Jakarta agar laporan terkait kasus perusakan ini dapat segera dituntaskan tanpa pilih bulu.” Beber Daris Kaban

Dihadapan Pengurus LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara, puluhan warga dusun Hoppoan juga mengatakan bahwa, Mayjen(Purn) Haposan Silalahi pemilik PT.SPS menguasai Tanah Negara dan merampas Tanah Rakyat atas nama Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan), menguasi Tanah adat Pago-pago Dusun Hoppon seluas 70 Hekter sejak tahun 1997 dengan nominal 100 Rupiah Per meter,

Sementara HGB yang peruntukannya adalah pengembangan Pariwisata, dialih fungsikan jadi Galian C (batu alam) dan Hutan Tanaman Industri Kayu Eucalyptus yang bermitra dengan PT.TPL/ Indorayon. Sudah Selayaknya Tim Satgas Mafia Tanah dari Mabes Polri untuk Turun melakukan Investigasi. Ucap salahsatu perwakilan warga bermarga Girsang

Dugaan Kami, PT.SPS merupakan Mafia Tanah yang Teroganisir, OJK dan KPK Harus memeriksa aliran keuangan PT.SPS karena kuat dugaan melakukan praktek Investasi Bodong atas nama Pengembangan Pariwisata,

Hingga saat ini Aktivitas penyerobotan Lahan warga atas nama sertifikat HGB masih terus berlangsung, banyak tanaman warga dirusak, seperti Padi, Jahe, Labu, Kentang dan Kopi, alat berat berupa dozer beraktifitas sejak tgl. 20 Agustus 2021, warga sudah mengadu ke Polsek Saribudolok karena ada tindakan Pemukulan di lakukan Oknum PT.SPS dan Pemilik Lahan juga sudah mengadukan ke Polres Simalungun atas hal Penyerobotan Lahan yang dilakukan PT.SPS. sebelum pengaduan, warga sudah 2 kali datang ke Kantor Camat Pamatang Silima Huta, Camat dan Kepala Desa juga sudah menerbitkan Surat Peringatan menghentikan aktivitas ke PT.SPS, Jelas marga Girsang

Masih menurut warga, 3 Tahun lalu, warga pernah di krimiminalisasi oleh PT.SPS sebanyak 9 Kepala Keluarga, Dusun Hoppoan merupakan dusun berpenduduk 42 KK, terletak di kaki Bukit Sipiso-piso Tepi Jurang Danau Toba, berada ditengah lokasi yang diklaim PT.SPS memiliki lahan seluas 300 Hektar lebih, kami ingin tanah ulayat/tanah adat milik warga dusun Hoppoan di kawasan Pago-Pago dapat dikbalikan peruntukannya kepada masyarakat.” Pungkasnya

(Andy Alfiano)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *