Polres Kota Tangerang tidak menerima laporan dari awak media

KotaTangerang,mahaganews.com; Laporan sejumlah awak media online terkait adanya intimidasi dan ancaman dari sejumlah oknum Ormas saat melakukan peliputan dan konfirmasi terkait pekerjaan dinas PUPR di jalan pembangunan 3, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang sangat di sesalkan

David P Munthe salah satu korban intimidasi dari media Mahaganews dan beberapa rekan media online ingin melaporkan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terbaru (SPKT) Polres Metro Tangerang Kota, petugas mengarahkan ke Sat.Reskrim setelah dari Sat Reskrim awak media diarahkan kembali untuk konsultasi ke Sat.Krimsus dengan Sigit yang di ketahui sebagai penyidik, Setelah awak media menceritakan duduk permasalahannya, penyidik tidak mau menerima konsultasi dan laporan awak media dari media mahaganews dengan alasan minimnya alat bukti padahal
Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia no 12 tahun 2009 pasal 8 ayat 1 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penangan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ini jelas sudah bertentangan dengan apa yang sudah di lakukan oleh penyidik.

Di tambah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat 1 ada 4 kewenangan penyidik dalam menyelidiki yaitu ;

  1. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya unsur Pidana
  2. Mencari keterangan dan barang bukti
  3. Dll

Dari butir yang ke-2 sangat jelas di katakan tidak sebutkan untuk meminta tapi mencari beberapa keterangan dan barang bukti itu adalah tugas dari kepolisian.

Dengan adanya kejadian ini, mungkin saja banyak masyarakat yang sudah melapor kasusnya secara pribadi mengurungkan niatnya kembali untuk melapor ke kepolisian dengan minimnya alat bukti sehingga laporannya takut di tolak dan tidak di tindak lanjuti dan menjadi dilema bagi masyarakat. (David P Munthe/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *