Ketua Badan Kehormatan DPRD Karo Rapi Ginting SE Berikan Komentar Terkait Isu Kasus Perzinahan

Ket Foto : Ketua Badan Kehormatan DPRD (BKD) Karo Rapi Ginting SE didampingi Korindo Sembiring Milala Wakil BKD saat memberika keterangan kepada sejumlah awah media terkait isu kasus perzinahan Diruang Gedung DPRD Karo. Selasa(20/04/2021) .

Tanah Karo | Sempat viral di beberapa media online dan di media sosial terkait kasus perzinahan yang dituduhkan kepada anggota DPRD Karo dari Fraksi Partai Demokrat  Raja Urung Mahesa Tarigan S.Kom. Menuai bahan pembicaraan hangat dikalangan masyarakat karo beberapa hari belakangan ini.

Seperti yang dikutip dibeberapa situs media online yang mengatakan bahwa Budi Sentosa Sitepu selaku suami ORF Br Ginting  mengaku telah melaporkan kasus perzinahan antara istrinya dengan Raja Urung Mahesa di Polda Metro Jaya dan prosesnya telah dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat.

Namun, sesuai penjelasan Kuasa Hukum Raja Urung Mahesa, Arifin Sinuhaji SH, mengaku telah menerima Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyelidikan (SP3) dengan No. B/16.300/S.10/XII/2020/Res JP atas dugaan perzinahan yang dilaporkan Budi Sentosa Sitepu.

Menyikapi hal itu, awak media mencoba meminta keterangan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Karo, Rapi Ginting SE dan Wakil Ketua BKD Korindo Sembiring Meliala, pihaknya mengatakan ada dua kali surat masuk yang pertama di pertengahan bulan Agustus dan surat ke dua masuk pada bulan Oktober 2020 lalu.

“Untuk surat yang masuk pertama, pihak kami sedang mempelajari terkait kasus yang disangkakan terhadap RUMT. kemudian di bulan Oktober 2020 datang lagi surat kedua, dan saat ini kami sedang mempelajari isi surat tersebut serta memanggil Raja Urung Mahesa Tarigan. Disitu nanti kami akan meminta keterangan/klarifikasi dari beliau,” Ujar Rapi

Rapi menambahkan, “sebelumnya juga RUMT sudah memberi jawaban apa yang terjadi dan bagaimana surat ini datang kemari dan pihak RUMT juga saat ini sedang membuat pengaduan. Sambil bergulir, dia juga memberi keterangan lengkap kepada kami, dan muncul juga surat dari Polres Jakarta Pusat yang menyatakan telah memberhentikan penyelidikan perkara tersebut,” Jelasnya 

“Setelah surat tersebut sampai, kami juga sudah melaksanakan kode etik terhadap saudara RUMT selaku anggota DPRD Karo dan kami telah memberikan sanksi teguran tertulis untuk tidak mengulangi perkataan, perbuatan yang melanggar kode etik selaku anggota dewan, baik saat Dinas, maupun saat di luar Dinas, baik dalam perjalanan Dinas agar berhati-hati dalam menggunakan IT dan sebagai anggota DPRD terhormat, agar seyogya nya membuat kata-kata terhormat,” Ungkap Rapi

Dirinya juga menerangkan, “kami juga telah membuat sanksi tertulis dan memang kami selaku BKD hanya bisa membuat sanksi tertulis karena kasusnya telah diberhentikan di Polres Metro Jakarta Pusat. Kalaupun ada pemberitaan-pemberitaan sampai hari ini, kami hanya melihat yang melibatkn DPRD, kami juga meminta kepada masyarakat agar bijak membuat berita-berita terlebih kasus ini sudah lama dan diberhentikan. Dan apabila ada alat bukti yang baru kami juga akan membuka kembali sidang terkait ini,” terangnya

Rapi Ginting menegaskan, “bila ada anggota DPRD yang menyalahi kode etik, kami tetap siap menerima pengaduan dan tetap akan kami proses, sesuai regulasi yang ada di BKD.” Beber Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Karo Rapi Ginting SE didampingi Wakil Ketua Korindo Sembiring Meliala, Anggota Nora Else, Eldi Korona Barus, dan Sipken Ginting. 
(Daris Kaban)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *