Bupati Karo, “Timeline Rencana Kegiatan Penataan KJA Tongging Akan Tuntas Tahun 2023”

Ket Foto : Pemkab Karo gelar rapat pengelolaan KJA (Keramba Jaring Apung) yang di motori oleh Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi, secara virtual, Selasa (20/4/2021)

Kabanjahe | Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, MH, bersama wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, Dandim 0205 /TK Letkol Kav Yuli eko Hadyanto, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus setyo Indriono SH, SIK mengikuti rapat pengelolaan KJA (Keramba Jaring Apung) yang di motori oleh Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi, secara virtual, selasa (20/4/2021) pukul 09.00 wib, di KCC Kantor Bupati, Kabanjahe. 

Turut mendampingi Bupati Karo oleh OPD terkait, Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi, Msi, Kadis perikanan Sarjana Purba, Kadis Lhk Radius Tarigan, Kadis Parawisata Munarta Ginting. 

Rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan yang akrab disapa oppung LBP. 

Dalam arahannya, LBP menekankan agar Forkopimda sekawasan danau Toba segera mempedomani timeline yang telah di sebarkan ke pemprov dan pemda, sebagai acuan kegiatan. Tegasnya 

Menurut Pantauan dilapangan, susunan  Timeline Rencana Kegiatan Penataan KJA di Danau Toba yaitu Minggu I April 2021.
1.Pengambilan Video dan Foto Aerial memakai Drone. 2. Pengambilan Citra Satelit lokus-lokus keberadaan KJA Toba dan, 3. Pembuatan peta Bathimetri Kedalaman sesuai zonasi pengaturan dalam Perpres Danau Toba

Minggu II April 2021 Analisa sebaran KJA terkini berdasarkan peta hasil Overlay Foto Drone, Citra Satelit dan Bathimetri. 

Kemudian, Minggu III April 2021 Verifikasi jumlah KJA di zona kedalaman < 30m; disesuaikan dengan hasil analisa overlay data;dan  Identifikasi Kepemilikan KJA dalam radius kedalaman < 30 m, disetiap kabupaten. 

Selanjutnya, Minggu IV April – Mei IV 2021, Sosialisasi rencana penertiban KJAdan  Edukasi serta Inisiasi Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif bagi Pembudidaya terdampak. 

Sedangkan, timeline  Memasuki fase Penertiban dijadwalkan pada bulan Mei-juni 2021, yaitu Penertiban KJA Tahap I, dalam radius kedalaman <30 m. 

Lalu, Juni – Desember 2021Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif bagi Pembudidaya terdampak pada Penertiban Tahap I. 

Lantas, Januari – desember 2022 dilakukan Penataan KJA Tahap II berupa, 1. Identifikasi dan verifikasi kepemilikan KJA radius kedalaman 30 s/d 100 m2. Identifikasi status pekerjaan dari pemilikan KJA3. Penertiban dan pengendalian KJA Tahap II dalam radius kedalamam 30-100 m. 4. Alih Profesi bertahap pembudidaya terdampak dan dukungan penguatan skala ekonominya. 

Untuk finalisasi dilakukan  Januari- desember 2023 dalam  Penataan KJA Tahap III berupa,  1.Identifikasi dan verifikasi KJA dalam radius kedalaman > 100 m. 2. Alih Profesi pembudidaya terdampak dan  dukungan penguatan skala ekonominya.
3. Pengendalian budidaya terbatas dan Penerapan Eco Friendly untuk budidaya perikanan (Sustainable Aquaculture).

“Disinggung tentang kesiapan pemda karo dalam penertiban KJA sesuai timeline yang telah dikeluarkan pihak kemaritiman, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, MH angkat bicara sejak awal kita solid dan mendukung program pemerintah pusat ini, untuk itulah saya ajak wakil Bupati (ibu cory) ikit rapat , agar kedepan  langkah kebijakan yang ditempuh dalam Penataan KJA khususnya di wilayah tongging merek , tidak bias dan ambigu”. Ujarnya 

“Lanjutnya lagi, ibu cory ini-lah, yang akan mengeksekusi semua timeline yang telah disepakati tersebut, sebagai Bupati terpilih. Ucap Terkelin , sembari hari kamis ini (i22/4) saya mohon diri dan pamit karena Purna jabatan. 

Sedangkan, Wakil Bupati karo Cory Sriwaty Sebayang menyatakan akan melanjutkan semua estafet kepemimpinan Bupati lama, yang berpihak kepada program pemerintah dan ke masyrakat tentunya, khususnya wilayah KJA tongging merek,mendapat perhatian serius. Ujarnya singkat 

Sementara, Dandim 0205 /TK Letkol Kav Yuli eko Hadyanto dan Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus setyo, menyebut kami TNI /POLRI siap bersinergi dalam membantu pemerintah daerah dalam penertiban KJA sesuai perintah komando atas. Ucapnya
(Daris Kaban)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *