Terkait LUT Tahap lll Siosar, Pemkab Karo Datangi Dirjen Kehutanan Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dijakarta

Jakarta | Bupati karo Terkelin Brahmana, SH, MH bersama wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang temui ditjen Planologi dan tata lingkungan Kementerian lingkungan hidup Dr. Ir Ruandha Agung Sugardiman M. Sc, Jumat sore  (26/3) di gedung manggala Wanabakti, jalan gatot subroto, Jakarta. 

Turut ikut mendampingi bupati karo Plt, kalak BPBD karo Natanail Perangin Angin, dan  Kabid RR Nius Abdi Ginting, S. Hut. 

Menurut Terkelin Brahmana, kedatangannya dengan sejumlah OPD terkait, ingin konsultasi terkait lahan usaha Tani (LUT)  yang masuk dalam kawasan TMKH (tukar menukar kawasan hutan) 480 ha,  sesuai SK menteri kehutanan yang  peruntukannya bagi pengungsi Erupsi gunung sinabung. 

” Namun, realita di lapangan Masyarakat Desa Pertibi, Kec. Merek dan sejumlah luas LUT (Lahan  usaha Tani) masuk dalam kawasan TMKH 480 ha, saat ini menjadi polemik. Pasalnya masyarakat desa mengaku hutan seluas 260 Ha, bagian dari kawasan 480 Ha, milik hutan adat pertibi. Ujarnya 

Menyahuti hal tersebut,  ditjen Planologi dan tata lingkungan Kementerian lingkungan hidupDr. Ir Ruandha Agung Sugardiman M. Sc, menyebutkan, kawasan TMKH  480 ha, tidak bisa gangu gugat karna sudah ada SK menteri kehutanan tidak bisa lagi di lepaskan peruntukannya bagi siapapun. 

” Jadi, clear and clean, itu jelas sudah  kewenangan pemda karo, pihaknya pun tidak bisa berikan opsi, kecuali diluar kawasan TMKH 480 ha, silahkan pemda karo ajukan surat, kalau ingin diberikan ke masyarakat, nanti akan saya kordinasikan dengan pihak direktorat jenderal PSKL (Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) yang memiliki kewenangan itu,” Tandasnya 

“Sedangkan kawasan hutan yang  480 ha, itu harus dibentuk tim Gakkumdu dalam menjalankan program pemerintah, namun ada masyarakat yang klaim, hal itu sah sah saja, cari opsi, pelepasan hutan diluar  peruntukan TMKH 480 ha,”Jelasnya lagi 

Lebih lanjut dikatakannya ,  “ditjen merumuskan itu, inilah peran PSKL yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan,” Tuturnya 

Senada, Wakil Bupati karo Cory Sriwaty Sebayang menimpali, sepakat apa yang disampaikan pihak ditjen Planologi dan tata lingkungan Kementerian lingkungan hidup, bahwa itu adalah urusan pemda sesuai ketentuan. kedepan pemda karo akan menggalang kembali komunikasi dengan pihak pihak terkait hal ini untuk mendorong penegakan hukum dalam menjalankan program pemerintah. Ungkapnya

(Daris Kaban)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *