Sestama BNPB : “Penyelesaian LUT Tahap lll Siosar, Jurus Terakhir Mainkan Swakelola”

Tanah Karo | Dalam rangka mencari solusi terbaik terkait penyelesaian polemik lahan usaha tani (LUT) tahap lll di siosar yang diklaim warga desa pertibi, kec.merek, kab.karo bahwa lahan tersebut adalah tanah ulayat mereka.

Bupati karo Terkelin Brahmana, SH MH melakukan pertemuan bersama  Sekretaris Utama (Sestama) BNPB,  dalam rangka keperluan  diskusi dan konsultasi sekaitan  penyelesaian LUT (Lahan usaha Tani) relokasi tahap III siosar yang tak kunjung tuntas.

Pasalnya, dilapangan rekanan kontraktor mengalami kendala. Sejumlah alat berat proses melakukan cabut tungkul kayu, dihalangi oleh masyrakat lokal Desa Pertibi Kec. merek, dengan dalih lokasi lahan LUT tersebut diklaim milik hutan adat mereka. 

Disamping itu, SK menteri kehutanan yang telah  menetapkan  tukar menukar kawasan Hutan (TMKH) 480 Ha, diantaranya  LUT tersebut, yang sedang  dikerjakan oleh pihak rekanan, dianggap merugikan pihak masyrakat pertibi kec. Merek.  Kata  bupati karo Terkelin Brahmana, SH, MH didampingi Plt. BPBD karo Natanail Perangin Angin, Kabid RR Nius Abdi, Ginting, S, Hut, saat menerangkan dihadapan Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Harmensyah, pada Jumat sore (26/3/2021) di Graha BNPB, Jakarta. 

Menurut Terkelin, di sisi lain, kedepan kendala yang dihadapi oleh pemda karo sangat krusial yaitu batas tempo pengerjaan LUT tersebut sesuai aturan bulan mei 2021, harus sudah clear. 

” Kenyataan inilah, harus kami sampaikan, agar nantinya tidak terjadi kurang komunikasi. Ada komunikasi solusi dan strategi  pasti ada, harapan kami demikian,” Ucap Terkelin

Masih menurut Terkelin,  “pemda karo kedepan bulan Mei 2021  akan memberlakukan SIPD (sistem informasi pembangunan Daerah), uji coba dilakukan bulan april 2021, tentu anggaran LUT menjadi hambatan karena belum masuk SIPD, jadi hal tersebut kami butuh komunikasi dan solusi.” Jelasnya 

Mendengar hal tersebut, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Harmensyah mengatakan pada prinsip pihaknya selalu melakukan monitoring dalam pekerjaan LUT yang belum ada titik terangnya, Pasca diklaim masyrakat Pertibi kec. Merek, lahan LUT yang dikerjain pemda karo adalah milik mereka. 

“faktor itulah, saya optimis, pekerjaan LUT bakal tak kunjung selesai sesuai batas tempo yang dicatatkan,” Ujarnya 

“Namun demikian, pihak BNPB telah menambah waktu limite   penyelesaian LUT menjadi  bulan Juli 2021 yang semula bulan mei 2021 harus clear”, Katanya

” Strategi lain, jika ingin mau cepat pengelolaan LUT dibenarkan dalam aturan permen  baru, bisa dikerjakan secara swakelola, tidak lagi lewat tender lelang, ini jurus terakhir, kalau ingin kejar target bulan juli 2021, selesai”. Tandasnya lagi

“Untuk mengantisipasi ini segera susun perencanaan oleh BPBD Karo, kalau tidak repot, mainkan jurus terakhir Swakelola-kan  saja biar tidak berlarut larut, ini saran masukan.” Harapnya

(Daris Kaban)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *