MASA PENAHANAN DRS.AMBRONCIUS NABABAN.M.M DIPERPANJANG 4O HARI OLEH KEJAKSAAN AGUNG DI MABES POLRI

Jakarta,-Drs.Ambruncius.I.M. Nababan,M.M. telah ditahan berdasarkan perintah penahanan Nomor : SP.Han/18/l/2021/Dittipidsiber tertanggal 27 Januari 2021 di tahan 20 hari di Tahanan Bareskrim Mabes Polri sejak tgl 27 Januari sd 15 Februari dan di perpanjang oleh Kejaksaan Agung dari tgl 16 Februari 2021 Sampai Dengan 27 Maret 2021.

Berjalannya waktu tim kuasa hukum dari MABES BALNAS PROJAMIN dengan Kordinator Mohd.M.M.Herman Sitompul SH.MH Bersama Team Fitriyanti SH.MH , Antonius Lumban Tobing . SH , Basuki . SH , Charles Sidabutar. SH . David Sitompul.SH yang juga menjabat sebagai Plt.Ketum DPP .PROJAMIN dan Wasekjend DPN PERADI Berpendapat kasus ini Layak-nya dapat di mediasi.

Pasal yang di tuduhkan kepada klien kita Pasal 28 Ayat (2) Jo.Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 16 Jo.Pasal 4 Huruf B Ayat (1) UU No.40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,dan/atau Pasal 156 KUHP yg dilakukan oleh terlapor pemilik dan/atau pengguna akun Facebook atas nama Ambroncius Nababan.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor.LP/17/l/2021/Papua Barat/SPKT tanggal 25 Januari 2021,LP/18/l/2021/Papua Barat/SPKT tanggal 25 Januari 2021 dan LP/B/0045/l/2021/Bareskrim tanggal 25 Januari 2021. Melihat kasus ini, terkesan terlalu Prematur dalam waktu singkat 2 hari kerja langsung di Tangkap dan di Tetapkan Tersangka .

Ketika di periksa Klien kami tanpa di dampingi kuasa Hukum disaat dan setelah di Tahan baru kita dampingi dibuatkan Surat Kuasa, terkesan adanya tekanan para pelapor yang bukan langsung si Korban NP dengan di motori KNPI Papua Barat.

Sebelum Klien Kami di Tangkap telah memberi Klarifikasi di Sekretariat DPP Projamin yang mana Beliau adalah Berstatus Ketua Umum DPP Projamin periode 2019 sd 2024 dalam penjelasannya antara lain tidak ada Maksud Menghina Masyarakat Papua Semata-mata Kritikan-Nya yang Cukup Tajam,Sebenarnya Klien Kami sangat Mencintai NKRI dan tidak Bermaksud yang lain ke Masyarakat Indonesia di Era Pandemi Covid-19 ini.

Demikian Klien kami AN telah Meminta Maaf buat Pribadi NP dan Masyarakat Papua serta Ketua Adat di Papua, ini hanya kesalah Fahaman saja yang Bermula Lelucon lelucon di akun fb jelas Mohd.M.M.Herman Sitompul menirukan AN dalam Klarifikasinya dan layaknya kasus ini dapat di mediasi / di Damaikan baik dari Korban NP maupun Para Pelapor, seraya berdoa masalah dapat selesai.

Bila kasus klein kami tetap diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang yang dimana sesuai domisili tersangka, kami siap selaku kuasa hukum untuk Pendampingan Demi Menegakkan Keadilan dan Kebenaran.Dan mari kita Uji Secara formal di Pengadilan dan tetap kita menganut azas Praduga Tidak Bersalah kata Kordinator Team Kuasa Hukum .

Semoga Hakim di Pengadilan Negeri bersikap yang adil dan sesuai Moto Hukum yang harus Tajam Keatas Bukan Tajam Kebawah,Demi Kebenaran dan keadilan yang harus Di Tegakkan.

( David R.Sitompul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *