Ketua DPRDSU : Perambah Hutan Dan Mafia Tanah Di Laugedang Sudah Menjadi Target KPK

Medan | Ketua DPRDSU Baskami Ginting menegaskan mafia perambahan  hutan dan penggarap tanah di Dusun Laugedang, Kec.Kutalimbaru, kab. Deliserdang sekitarnya pasti akan ditindak tegas. 

Warning ini diterima atas informasi  wakil ketua Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Lili pintauli Siregar saat dirinya bertemu seminggu yang lalu. 

Atas dasar inilah pihaknya telah merekomendasikan kepada Komisi B DPRDSU mengundang pihak pihak terkait untuk dilakukan rapat dengar pendapat guna mencari informasi kebenaran perambahan hutan dan mafia tanah yang terjadi selama ini di dusun Laugedang. Kata ketua DRPD sumut Drs Baskami Ginting, Disela sela menghadiri acara dirumah dinas Gubsu, selasa (23/2) pukul 11.30 wib di medan. 

“betul, jangan main main melibatkan diri dalam  mafia perambahan hutan dan mafia menggarap tanah milik Negara. Ini akan berurusan dengan penegak hukum,” Ungkapnya

” Apalagi KPK saat itu berpesan, bilamana ada unsur pemerintah daerah terlibat dalam penerbitan surat kepemilikan tanah sehingga seseorang membeli dan menguasai lahan milik negara, dalam arti kata ada transaksi  jual beli ditemukan, KPK menunggu data dari hasil rapat DPRDSU. Jika ada terlibat pasti akan kita target dan angkut mereka semua.” Ucap Baskami Ginting mengulangi isi pesan wakil ketua KPK kala itu. 

” untuk itu tujuan RDP (Rapat dengar pendapat) nantinya akan menguak aktor aktor dari mana asal usul surat sehingga ada oknum maupun perseorangan dapat menguasai tanah milik negara, bila ada terlibat pemerintahan mulai tingkat Kades, Camat dan Bupati, tanggung resikonya di KPK (komisi pemberantasan korupsi) dan kapolri juga akan turun langsung untuk mengusut mafia mafia tanah dan perambahan.” Tegasnya 

Menyikapi situasi tersebut, “terkait rencana proyek pembangunan jalan alternatif sejajar menuju medan dalam upaya untuk mengurai kemacatan dari berastagi – Laugedang – Sambaikan – tuntungan – Medan, untuk sementara ditunda dulu ! sambil menunggu hasil investigasi DPRD Sumut.” Tegasnya

” Sikap ini harus didukung oleh semua pihak, sebab hutan harus dijaga dan dilestarikan jangan gara gara segelintir oknum dan haus akan harta, masyarkat yang tidak berdosa merasakan dampaknya, tentu ini perlu kita cegah bersama,” Jelasnya 

Sementara bupati karo Terkelin Brahmana, SH, MH sangat setuju hal ini di bawa ke sidang rapat  DPRDSU untuk bisa  di bahas. Ujarnya 

” Terkelin Brahmana mengaku perambahan hutan lau gedang sekitarnya tidak masuk kawasan kab. karo namun masuk wilayah deliserdang, untuk itu saya jamin tidak ada pemerintahan karo terlibat dalam penerbitan surat maupun bentuk lain sebagai surat jual beli tanah. ” itu saya jamin tidak ada. Ucapnya 

” Namun  disisi penggarap, saya tidak bisa pastikan masyarakat karo ada disana, kita tidak boleh beranda andai, nanti kita tunggu saja hasil rapat DPRDSU sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan.” Pungkasnya

(DK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *