Di Klaim Milik Tanah Ulayat Masyarakat Desa Pertibi, Cabut Tungkul LUT Relokasi Pengungsi Sinabung Tahap lll Di Siosar Masih “Misteri”

TANAH KARO | Terkait rencana pekerjaan proyek Land Clearing (Pencabutan Tungkul) di lahan usaha tani (LUT) relokasi tahap III yang rencananya diperuntukkan kepada para pengungsi Sinabung di Kawasan Relokasi Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Sampai saat ini masih terkendala dampak sengketa kepemilikan lahan antara pihak BPBD Kab.Karo dengan Masyarakat Desa Pertibi Lama.

Menyikapi persoalan yang ada, Sekertaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Harmensyah berkunjung ke Kabupaten Karo dalam rangka rapat evaluasi dan penyelesaian tahapan relokasi pengungsi Sinabung, Rabu (17/2/2021). 

Terutama untuk persiapan Lahan Usaha Tani (LUT) seluas 480,11 hektar di kawasan hutan produksi,  yang juga diklaim oleh masyarakat desa Pertibi lama yang merupakan tanah milik adat masyarakat  setempat seluas 250 hektar. 

Sestama BNPB Harmensyah, yang dikonfirmasi tim awak media usai rapat bersama Bupati Karo dan Forkopimda membenarkan hal tersebut. Namun katanya, penyelesaian pekerjaan proyek Land Clearing (Pencabutan Tungkul) untuk LUT Relokasi Tahap III di Siosar harus segera diselesaikan. 

“Segera kita (BNPB) akan rapatkan di Kementrian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) bagaimana payung hukumnya jelas. Tapi masyarakat di sana (Pertibi) juga harus kita perhatikan agar bagaimana kelancaran relokasi tahap III ini bisa kita laksanakan,” ungkap Harmensyah. 

Menurut Harmensyah, permasalahan ini jangan biarkan berlarut larut. Perlu peran Pemda Karo bersama pemangku kepentingan lainnya untuk duduk satu meja. “Ada masalah, cari apa motif masalah, lalu carikan solusi, jika perlu siasati untuk mempermudah penyelesaian,” katanya. 

Melihat pengakuan masyarakat setempat ini, kata Harmensyah, maka secara berkesinambungan ada muncul akar masalah. Namun tidak mungkin LUT dihentikan atau dipindahkan ke tempat lain, sebab dampaknya akan sia-sia jika LUT berjauhan dengan rumah para pengungsi sebagai mata pencarian mereka. 

“Mau cepat, silahkan siasati dan revisi ulang kembali SK KLHK tukar menukar kawasan hutan produksi 480, 11 hektar yang peruntukannya untuk pengungsi Sinabung. Agar apa yang diminta oleh masyarakat Pertibi terpenuhi,” jelasnya. 

“Namun disisi lain, tetap jalankan dulu negoisasi, kordinasi dan duduk satu meja. Bila memungkinkan ada lahan pengganti alihkan jika ada kesepakatan, tetapi tidak menabrak aturan yang ada sesuai SK yang sudah ada peruntukannya,” tambahnya. 

Sementara, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH menanggapi, pada prinsip terbitnya  SK KHLK tentang kawasan hutan produksi tukar menukar 480,11 hektar harus prioritas tetap diamankan, dan ini amanah undang undang. 

“Hanya saja, pemetaan masalah dihimpun dilapangan terkait masalah proyek dan penebangan kayu, ujungnya kepercayaan di tengah masyarakat. Boleh sah-sah saja kita menyelesaikan masalah tapi jangan timbul masalah baru dikemudian hari. Sebab target bulan Mei 2021 pekerjaan ini harus selesai. Jadi leding sektornya pekerjaan ini segera lakukan dialog. Sepanjang ada dialog pasti ada solusi,” sebut Terkelin. 

Menyangkut revisi SK 480,11 hektar, Terkelin Brahmana menjawab diplomatis. “Oke-oke saja,  sepanjang  deal-deal lain dan  upaya langkah terakhir jika semua negoisasi terpental,” imbuhnya. 

Hal senada juga dikemukakan Kajari Karo Denny Ahmad SH MH yang hadir dalam rapat tersebut. Katanya, pemerintah mengakomodir permintaan masyarakat, namun pekerjaan land clearing itu dikerjakan dulu. Masyarakat diminta bersabar, karena kompensasi tetap akan dikabulkan, tinggal masalah waktu saja. 

Sedangkan, Pelaksana Tugas (Plt) BPBD Karo Nathanail Perangin-angin mengaku siap menjalankan semua hasil kesimpulan dalam pembahasan yang digelar tersebut. 

Termasuk langkah pengajuan surat  ke pihak BNPB untuk meminta memfasilitasi dalam penyelesaian tertundanya pengerjaan LUT di Siosar seluas 250 Haktre karena masyarakat Pertibi meng-klaim kawasan hutan produksi tersebut milik tanah adat mereka. 

Turut hadir Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang, Dandim 0205 /TK Letkol Kav Yuli Eko Hadyanto, Kajari Karo Denny Ahmad SH MH, Kabag Ops Polres Tanah Karo Kompol D Munthe, Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi dan Kadis DPMD Abel Tarigan.

(DK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *