Bayar Pajak Kendaraan Membengkak Hingga Belasan Juta, Wajib Pajak Kebingungan

Jakarta – Seorang warga wajib pajak kendaraan bermotor Oktavia Cansil mempertanyakan soal pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan jumlah pajak yang semestinya ia keluarkan. Kejadian tersebut ia ceritakan kepada awak media, di Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Menurutnya, pajak yang keluar sesuai dengan aplikasi wajib sebesar Rp 6 juta. Namun jumlah yang tertera di KTL menggelembung hingga Rp 20 juta.

“Sesuai aplikasi wajib pajak, saya harus membayar Rp 6.414.800, namun di stnk tertera Rp 20.360.400. Padahal wajib pajak kendaraan saya cuma satu tahun, ini bukan pergantian plat,” ucap Oktavia.

Hal lain yang menjadi pertanyaan Oktavia adalah soal mutasi pajak kendaraan. Menurutnya, mutasi kendaraan atas nama dirinya sendiri juga menjadi hal yang janggal.

“Nama atas nama stnk, BPKB dan domisili kan sama, masa di mutasi,” paparnya.

Oktavia menjelaskan, kejadian pada saat ia membayar pajak terjadi pada bulan September 2019,

Melihat kejadian tersebut, awak media bergerak meminta konfirmasi kepada Samsat Jakarta Utara untuk menanyakan perihal kejadian tersebut.

Konfirmasi Kanit Pajak Samsat Jakarta Utara
Kanit Samsat Jakarta Utara Rimson menjelaskan, kejadian soal pembengkakan pajak menurutnya bukan tanah polisi, namun ranah Pemda atau Pejabat Pajak. Ia pun mengarahkan media untuk mendatangi Pemda Pajak yang ada di Lantai 3 Samsat Jakarta Utara.

Usai mendapat arahan, media pun bergerak menuju lantai tiga dan bertemu Kanit Pajak Samsat Jakarta Utara.

Kanit Pajak Samsat Jakarta Utara Benyamin menjelaskan, pihaknya sudah mengecek di aplikasi wajib pajak. Menurutnya, sesuai dengan kode yang ada di dalam laporan wajib pajak, kejadian tersebut tidak dilakukan di Samsat Jakarta Utara namun di Samsat Jakarta Timur.

“Sudah kita cek, berdasarkan hasil yang kita temukan, itu tidak dilakukan di sini tapi di Samsat Jakarta Timur,” ucap Benyamin.

Menurut Benyamin, pihaknya menyayangkan kejadian tersebut. Namun, iya yakin bahwa yang melakukannya adalah oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk diketahui, kejadian ini masuk dalam pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dalam hal permintaan pembayaran kepada konsumen sebesar 20 juta ternyata pengecekan dj sistem hanya 6 juta

Selain itu, juga ada unsur pidana yaitu pasal 263 ayat ( 2 ) KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut : Barang siapa;* Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolaholah sejati; Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Berdasarkan hasil laporan yang diperoleh, awak media selanjutnya akan mendatangi Samsat Jakarta Timur untuk mendapatkan informasi yang tepat. Team

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *