Apakah Gugatan Paslon 1 Dan 3 Akan Berlanjut Disidang MK Atau Tidak..? Ketua KPUD Karo : “Kami Sudah Siap 100% Bersidang di MK”

Ket Foto : Ketua Komisioner Pemilihan Umum Daerah Karo Gemar Tarigan.

Tanah Karo | Usai rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan KPUD Karo, yang diselenggarakan di Hotel Sinabung Hill, Berastagi Pada Hari Senin-Selasa (14-15/12) kemarin, diketahui bahwa ada dua pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Karo yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pilkada Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (17/12/2020).

Kedua Paslon yang mendaftarkan gugatan itu masing-masing dari paslon nomor urut 1 Jusua Ginting-Saberina Tarigan dan paslon nomor urut 3, pasangan Iwan Sembiring Depari-Budianto Surbakti, dan selaku pihak termohon adalah KPUD Karo.

Hingga saat ini terkait sengketa hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati kab.karo 2020, beredar isu bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan menerbitkan BRPK (Buku Register Perselisihan Konstitusi) pada tanggal 18 Januari 2021.

Artinya tinggal menunggu apakah aduan Paslon 1 dan 3 akan dilanjutkan atau tidak. Apabila masuk di BRPK, berarti gugatan paslon akan tetap lanjut sidang di MK, mengikuti jadwal yang akan dikeluarkan bersamaan dengan tanggal itu juga. 

Kalau gugatan dinyatakan tidak masuk di MK maka bisa jadi pengaduan dari paslon akan gugur dan KPU D Karo sudah sewajibnya menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Karo terpilih, paling lama 5 hari setelah keputusan MK, tepatnya  pada tanggal 23 januari 2021.

Untuk mengetahui kebenaran informasi yang didapat, awak media mencoba menanyakan hal tersebut ke Ketua KPU Daerah Karo Gemar Tarigan pada hari Selasa, (12/01/2021) melalui sambungan telphone pihak nya juga membenarkan,

“Ya.. benar, KPU Karo selaku (termohon) dalam hal ini telah mempersiapkan seluruh kronologis serta bukti-bukti untuk menjelaskan dan menjawab seluruh pengaduan yang di sampaikan oleh Pemohon (paslon 1 dan 3), oleh karna itu kami (KPU D Karo) sudah siap 100% untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang perdana tanggal 26/01/2021 nanti.” Ungkap Ketua KPU D Karo Gemar Tarigan 
(Daris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *