Terkait Maraknya Aksi Perambahan Hutan Di Merek, Bupati Karo “Angkat Bicara”

Ket Foto : Bupati Karo Terkelin Brahmana SH,MH saat diminta tanggapannya terkait adanya aksi perambahan hutan oleh aktivis pemerhati lingkungan DPD Walantara di Halaman parkir gedung DPRD Karo.

Tanah Karo | Terkait adanya pemberitaan mengenai maraknya aktifitas perambahan hutan di kawasan hutan lindung baru-baru ini di Dusun Aek hotang, Kec.Merek, Kab.Karo, Provinsi Sumut. Atifis pemerhati lingkungan DPD Walantara Karo meminta tanggapan Bupati karo. Rabu (23/12/2020) pukul 15 : 35 Wib

Ditemui di halaman kantor DPRD Karo, dihadapan ketua DPD Walantara Daris Kaban yang didampingi oleh Surya K Rambe selaku Sekretaris DPD Walantara. Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, MH mengatakan bila hal itu memang benar adanya, pihaknya sangat menyangkan perbuatan para oknum-oknum yang tak bertanggung jawab yang telah berani melakukan aksi perambahan hutan di kawasan hutan lindung tanpa ada rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten karo terlebih dulu.

“Trimakasih atas informasi dan upaya yang dilakukan oleh rekan – rekan walantara karo yang peduli terhadap lingkungan dan kelestarian hutan. Jika memang benar ada aktifitas perambahan hutan seperti yang diberitakan tersebut, sangat disayangkan apabila ada upaya oknum yang tak bertanggung jawab dan berani merambah hutan tanpa ada kordinasi dengan pemerintah daerah. Karna hal itu sangat membahayakan bagi kita semua, disamping dapat berdampak buruk terhadap lingkungan tentunya perbuatan tersebut sudah bertentangan dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku apabila hal itu dilakukan tanpa lagalitas yang jelas?” ujar Bupati

“Mohon kepada rekan-rekan dari walantara karo agar membuat surat laporan nya yang ditujukan ke saya selaku pimpinan daerah untuk kita tindaklanjuti bersama. Dengan adanya surat laporan tertulis itu nantinya, kami akan memanggil dinas-dinas terkait untuk mengetahui lebih jelas permasalahan ini dan langkah apa yang akan kita ambil nanti,” Terang Terkelin Brahmana kepada Daris Kaban Ketua DPD Walantara Karo.

Bupati Karo menambahkan, “masalah hutan adalah gawean nya dinas kehutanan provinsi, di tanah karo ada upt dinas upt KPH 15 wilayah kabanjahe yang resmi menanganinya, untuk itu kita akan panggil dinas tersebut untuk dimintai keterangan dan tanggung jawabnya, saya juga akan panggil dinas lingkungan hidup kab.karo, Camat dan pihak pihak terkait lainnya. Bila perlu kita akan surfey bersama ke lokasi kawasan hutan yang sudah ditebangi untuk kita evaluasi bersama. Selanjutnya kalau memang ada unsur pelanggaran hukum pidana kita akan bawa permasalahan ini keranah hukum.” Tegas Terkelin.
(Adil.G)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *