Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting Desak Dinas Kehutanan Provsu dan Poldasu Usut Pelaku Perambah Hutan Di Laugedang

Medan | Mahaganews.com         Ratusan hektar kawasan hutan konserfasi di taman hutan raya (Tahura) bukit barisan tepatnya di Dusun Laugedang Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deliserdang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Pasalnya tak sedikit luas kawasan hutan yang saat ini sudah habis “dibabat” dan beralih fungsi menjadi area lahan perkebunan yang diduga kuat dilakukan oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Hal itu diungkap Ketua  DPRD Sumut Drs Baskami Ginting kepada sejumlah awak media, Senin (28/12/2020) di gedung DPRD Sumut usai menerima pengaduan masyarakat yang memprotes perambahan dan penguasaan kawasan hutan Laugedang.


Pihaknya juga menghimbau kepada pihak Dishut (Dinas Kehutanan) Sumut dan Poldasu untuk segera menindak tegas kasus tersebut, demi menyelamatkan kelestarian kawasan hutan lindung dan habitat hutan tetap terjaga, “ujar Baskami


       “Aksi perambahan hutan itu sudah berlangsung lama  dan sebagian besar sudah dijadikan areal pertanian, kita heran kenapa hak itu terkesan dibirkan tanpa ada tindakan tegas dari instansi terkait ?  sehingga dikuatirkan dapat mengancam bencana banjir kiriman yang semakin dahsyat ke Kota Medan akan semakin dahsyat diterjang banjir kiriman, karena hutan di hulu sungai semakin gundul,” tegas Baskami Ginting 


       Menurut politisi PDI Perjuangan Sumut ini, hutan Laugedang yang posisinya berada diatas gunung kawasan Bukit Barisan persisnya berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Deliserdang, kini sudah disulap menjadi areal pertanian, sehingga fungsi hutan sebagai penahan air tidak lagi bermanfaat.


       “Maka tidak heran lagi, setiap hujan turun di kawasan Tanah Karo, Deliserdang dan Kota Medan, tiga sungai yang membelah Kota Medan meluap dan tidak mampu lagi menampung derasnya air dari hulu. Ini sangat berbahaya bagi keselamatan warga Medan, sehingga mau tidak mau, hutan di Laugedang harus diselamatkan dan dihijaukan kembali,” Ujarnya


       Berdasarkan laporan masyarakat ke lembaga legislatif, Baskami mengatakan, perambahan hutan Laugedang ini diduga melibatkan oknum pejabat pemerintah dan oknum aparat, sehingga perlu ditelusuri secara cermat siapa saja oknum pemilik lahan dimaksud, demi tegaknya supremasi hukum.


      Baskami menambahkan, “maraknya aksi perambahan dan jual-beli lahan hutan Laugedang untuk dijadikan areal pertanian ini bermula, sejak Pemkab Karo mengusulkan pembukaan jalan sejajar Kota Berastagi-Jaranguda-Laugedang-hingga tembus Tuntungan -Medan sebagai jalur alternatif mengatasi kemacetan jalan Medan – Berastagi.


      “Mendengar rencana akan dibangun jalur sejajar lewat kawasan hutan Laugedang, oknum-oknum tertentu berbondong-bondong menggarap dan membeli lahan hutan untuk dijadikan areal pertanian. Tindakan seperti ini harus dihentikan dan sebaiknya batalkan rencana pembangunan jalur sejajar tersebut,” tandas Baskami.


      Anggota dewan Dapil Medan II ini juga meminta Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH dan Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Sumut untuk membatalkan pembukaan jalur sejajar dimaksud, karena tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab dapat merusak kelestarian hutan, yang tentunya dapat mencederai pembangunan serta melahirkan malapetaka bagi masyarakat Kota Medan. Bebernya
(Daris/Fp).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *