Dugaan Adanya Pelanggaran Pilkada Karo, Biro Bantuan Hukum PDI Perjuangan Ajukan Gugatan Ke MK

Ket foto : Biro Bantuan Hukum (BBH) PDI Perjuangan Rina Ateta Br Munthe, SH, MH di dampingi Pangeran Andre Nasution SH menandatangani surat Kuasa dari Paslon 03 Iwan Sembiring Depari,SH / Budianto Surbakti

Tanah Karo | Pilkada serentak sudah terselenggara beberapa hari lalu, pelaksanaan penghitungan dan penetapan hasil rekapitulasi suara juga sudah terlaksana , pada tanggal (14-15/12/2020) di Hotel Sinabung Hill, Jalan Kolam Renang, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. 

     Terkait Penyelenggaraan  Pilkada tersebut, Paslon 03 Iwan Sembiring Depari,SH / Budianto Surbakti merasa menemukan adanya dugaaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pilkada di Kabupaten Karo, terutama menurut keterangan para saksi pada saat pelaksanaan pleno PPK di Kecamatan Kabanjahe, Munthe,  Tiga Binanga, Juhar , Lau Baleng, Mardinding. Selanjutnya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) ,  resmi menyerahkan surat kuasa ke Biro Bantuan Hukum (BBH)PDI Perjuangan Kabupaten Karo yang langsung diterima dan di tandatangani oleh Kepala Biro Bantuan Hukum (BBH) PDI Perjuangan Rina Ateta Br Munthe, SH, MH di dampingi Pangeran Andre Nasution SH 

    “Hari ini juga kita akan bekerja ,mengumpulkan data dan akan mendaftarkan gugatan kita ke MK, serta menunggu panggilan sidang “Ujar Rina Ateta Br Munte saat di wawancarai mahaganews.com, Kamis (17/12/2020) Di Kantornya Jalan Veteran No 37, Kelurahan Tambak Lau Mulgap 1 Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, Sumatera Utara. 

  Wakil Ketua DPC PDI P Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan ini menambahkan,  “tujuan pertama kita adalah supaya kedepannya Pilkada di Kabupaten Karo berjalan dengan baik, berkwalitas dan tidak masif money Politic ” ungkapnya.

  Sementara itu sebelumnya Saksi Paslon No 03, menolak untuk menandatangani lembar hasil rekapitulasi KPUD Kabupaten Karo pada tanggal 15 Desember 2020.

    “Betul kita menolak menandatangani, karena banyak terdeteksi kesalahan dalam penyelenggaraan pemungutan suara serta rekapitulasi di TPS dan PPK, dan ini sudah kita uraikan, jadi tanpa mengurangi rasa hormat dan aspresiasi kepada KPU, PPK, Panwas, Bawaslu serta Paslon Peserta Pilkada Karo,kami mewakili Paslon Serta Partai Pengusung menolak untuk menandatangani Hasil Rekapitulasi.” Ungkap Oki Teger Maha Tidana Bangun.
 (Eva)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *