Kadis Perizinan (PPTSP) Kab.Karo, “Banyak Bangunan Di Kawasan Wisata Puncak 2000 Belum Kantongi IMB”

Ket Gambar : Joses Bangun Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPPTSP) Karo (Baju Batik) saat ditemui awak media diruang kerjanya.

TANAH KARO | Surat Izin Mendirikan Bangunan IMB kadang kala dianggap menjadi dokumen yang tidak terlalu diperhitungkan dalam proses pembangunan sebuah ruko, rumah, villa dan bangunan sejenis lainnya, sehingga sering kali muncul perkara di kemudian hari.

Padahal IMB memegang peran penting yang keberadaannya tidak boleh disepelekan, apalagi ketika kita ingin membangun atau melakukan transaksi jual-beli properti. 

Seperti yang ada saat ini pada bangunan berbentuk Villa, ruko dan tempat usaha jenis cafee di kawasan wisata puncak 2000 Desa Kacinambun dan dikawasan relokasi Siosar Kec. Tiga panah, Kab. Karo yang sebagian besar belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Dari data yang diperoleh sementara dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPPTSP) Kabupaten Karo bahwa masih 2 (dua) orang pemilik bangunan di lokasi yang dimaksud yang telah mengurus izin diantaranya atas nama Hendro dan Nani Suprianto. Sementara dari sekian banyak nya bangunan yang ada, belum juga mengantongi IMB.

Demikian dijelaskan oleh Joses Bangun yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPPTSP) Kabupaten Karo saat dikonfirmasi awak media. Jumat (13/11/2020) 

“Kita akan ambil langkah persuasi, dan mereka sudah kita minta untuk segera mengurus IMB nya, namun dalam waktu dekat kami juga akan beri surat peringatan dan diberikan waktu untuk mengurus IMB, di Kabupaten Karo ada sekitar 50 persen belum mengantongi izin mendirikan bangunan, usaha, terutama di bidang usaha cafee, tempat karaoke, wisma, hotel, pergudangan dan bangunan-bangunan lainya. Serta masih sedikit kesadaran warga, untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan (IMB),” jelasnya

Ket foto : Puluhan Bangunan dikawasan puncak 2000 Desa Kacinambun, Kab.Karo, yang diduga sebagian besar belum mengantongi IMB.

Lebih lanjut dikatakan Kadis, “untuk yang belum memiliki surat izin sudah di sebar surat edaran pemberitahuan agar pihak pengusaha/pemilik bangunan agar segara mengurus izin tersebut. Untuk lebih lanjutnya, pihaknya akan mengembalikan masalah itu kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) kab.karo  karena mereka sebagai aparat penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum.

Pada dasarnya IMB memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dalam Pasal 7, sebuah gedung harus memenuhi syarat administrasi dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Syarat administratif tersebut termasuk izin mendirikan bangunan.

Sementara pada Pasal 8 juga menjelaskan setiap bangunan gedung harus memenuhi syarat administratif termasuk izin mendirikan bangunan gedung.

Selain dalam Pasal 7 & 8 UU Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, IMB juga diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang banyak membahas aturan tentang mendirikan bangunan.

Ada pula dasar hukum lainnya, yaitu Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005, yang mengatur tentang persyaratan gedung. Selain aturan-aturan tersebut, masih ada aturan dari masing-masing daerah yang berkaitan dengan IMB.” Tegas Kadis

“Sementara untuk pembuatan surat izin harus sesuai dengan sertifikat tanah dan bagi pengusaha, jika tidak sesuai sertifikat dapat disimpulkan bahwa masyarakat itu tidak mau ribet dengan urusan yang seperti ini, padahal  Surat Izin Mendirikan Bangunan atau IMB adalah dokumen yang berisi perizinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah atau mengurangi luas, atau pun merenovasi suatu bangunan. IMB juga salah satu dokumen persyaratan penggantian HGB (Hak Guna Bangunan) menjadi SHM. Tanpa IMB, tentu pemilik tak bisa mengubah status hukum propertinya.” beber Joses Bangun

Sementara pemilik usaha cafee yang berada di kawasan siosar bermarga pandia, saat diminta keterangannya mengatakan, “sejak awal hingga sekarang usahanya dibangun belum ada izin mendirikan bangunan (IMB). “Sejauh ini usaha yang saya kelola tidak ada masalah, jika nanti ada pihak – pihak terkait yang menyoal baru akan kita urus.” pungkasnya. 

(Daris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *