DR. Badikenita Br Sitepu SE, M.Si Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Kepada Kaum Muda-Mudi Kabupaten Karo

TANAH KARO | Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan merupakan sebuah sarana yang baik dalam rangka membangun kesadaran bersama di tengah-tengah masyarakat akan perlunya pengamalan terhadap Pilar Pancasila, Pilar UUD 1945, Pilar NKRI, dan Pilar Bhinneka Tunggal Ika yang mulai terlupakan dalam makna serta pengamalannya di kehidupan berbangsa dan bernegara.


Hal itu diutarakan Anggota DPD/MPR RI Dr. Badikenita Putri Br Sitepu SE, M.Si pada ceramahnya dihadapan ratusan kaum muda-mudi dari perwakilan berbagai organisasi kepumudaan seperti  Satma IPK, Pema PMS, Satma AMPI, GMKI, Pemuda Muhammadiyah, AMZAKUR dan DPD Walantara Kab.Karo.

Turut juga hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Modramen GBKP Pdt Agustinus P Purba S.Th, M.A dan Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono SH, S.IK. Karo di Gedung Aula PPWG GBKP Zentrum Kabanjahe. Rabu (11/11/2020) Mulai pukul 14 : 00 Wib 


Dirinya mengatakan bahwa 4 (empat) Pilar Kebangsaan tersebut menjadi pondasi masyarakat Indonesia dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Adanya 4 Pilar Kebangsaan menjadi sarana perekat kehidupan masyarakat sekaligus untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.


Pilar UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis (konstitusi) pemerintahan negara Republik Indonesia. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan antara pemerintah dengan warga negara; dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. 


Syarat pengajuan perubahan UUD 1945 termuat dalam Bab X Tata Cara Pelaksanaan Wewenang dan Tugas yang diatur dalam Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Khususnya pada pasal 104 ayat 2 (dua) dengan jelas menyatakan Anggota MPR tidak dapat mengusulkan perubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada Pasal 105 ayat 1 (satu) menjelaskan usulan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah Anggota MPR.

Lebihlanjut Badikenita menjelaskan, tentang 4 Pilar Kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan adanya 4 Pilar Kebangsaan menjadi sarana perekat kehidupan masyarakat sekaligus untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, juga untuk membuat rakyat Indonesia dapat hidup dengan aman, nyaman, sejahtera, tenteram dan terhindar dari berbagai gangguan dan bencana.

Dalam kesempatan itu juga diadakan sesi tanya jawab dengan para peserta sosialisasi. Anggota senator DPD RI asal dapil sumut ini berharap, melalui sosialisasi tersebut persatuan dan kesatuan di antara masyarakat khususnya di kabupaten karo dapat selalu terjaga agar situasi tetap kondusif. Pungkasnya

(Daris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *