Dr.Badikenita Br Sitepu SE, M.Si Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Kampung Karo Di PPG Desa Kuta Mbaru

Ket Foto : Anggota DPD RI Dr.Badikenita Br Sitepu SE, M.Si didampingi Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono S.IK Serahkan Handsanitizer dan Masker kepada Kades Kuta Mbaru Benyamin Sembiring.

TANAH KARO | Anggota DPD RI komite l dapil sumut Dr.Badikenita Br Sitepu SE, M.Si kunjungi kawasan wisata berbasis desa yang dikenal dengan sebutan Puncak Pelangkah Gading (PPG) berada di Desa Kuta Mbaru, Kec.Munte, Kab.Karo, Prov.Sumut dalam rangka reses.

Kedatangan anggota DPD RI tersebut juga turut dihadiri Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono S.IK, Kapolsek Munte dan Danramil Munte beserta staf Dinas PMD Kab.Karo beserta jajaran pengurus DPD Walantara Kab.Karo. Disambut hangat Kades Kuta Mbaru Benyamin Sembiring dan para perangkat pemerintahan  desa dan beberapa tokoh masyarakat. Pada Hari Sabtu, (17/10/2020) sekitar pukul 10: 30 Wib

Selain dalam rangka reses, kunjungan anggota senator yang juga putri terbaik asal tanah karo ini, sekalian meninjau langsung lahan perencanaan pembangunan kampung karo di  area puncak pelangkah gading sebagai langkah awal menindaklanjuti proposal pengajuan rencana pembangunan kampung karo yang disampaikan oleh pemerintah desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes) kuta mbaru selaku pengelola aset, kepada anggota DPD RI Dr. Badikenita Br Sitepu SE. M.Si  untuk diperjuangkan anggarannya di R-APBD Provinsi atau di R-APBN pusat.

Sambil menikmati panorama alam puncak pelangkah gading  yang indah nan sejuk ini rencana pembangunan kampung karo tersebut diserap sebagai aspirasi masyarakat mengingat inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan sektor wisata yang kian bergerak pesat saat ini, program rencan kerja tersebut didukung penuh anggota DPD RI Dr.Badikenita br Sitepu SE, M.Si saat menyampaikan kata sambutan, menurutnya,

“Gagasan untuk pembangunan kampung karo di puncak pelangkah gading sangat berpotensi sebagai sarana penunjang peningkatan destinasi alternatif wisata yang kiranya dapat memberikan sensasi baru bagi pengunjung serta mendukung pemerintah dan peranserta masyarakat dalam melestarikan adat istiadat  dan sejarah budaya suku karo khususnya,” ujarnya

Lebihlanjut dikatakan Badikenita bahwa, “sudah selayaknya desa-desa di kab karo yang punya potensi sumberdaya alam yang imemadai bisa dijadikan daya tarik kunjungan wisatawan. Hal itu dapat terwujud bila di dukung penuh  pemerintah daerah, saya berharap pembangunan peningkatan infrastruktur jalan menuju lokasi puncak pelangkah gading harus di proiritaskan karna tanpa infrastruktur yang memadai hal itu sulit terwujud, 

Bila perlu nanti di R-PBD Provinsi atau di R-APBD Tingkat Kabupaten Tahun anggaran 2021 ini kita cek. Agar tidak terjadi tumpang tindih pada suatu kegiatan di objek yang sama. Saya sudah catat Asmas (Aspirasi Masyarakat) kuta mbaru  ini yang nantinya akan dibahas bersama kementrian terkait di pusat, kita akan dukung terus rencana serta gagasan yang telah diprogramkan oleh pak kades kuta mbaru ini. ” Terang Badikenita

Usai berikan pemaparan anggota Senator Badikenita Br sitepu juga tak lupa memberikan berarapa handsanitizer dan masker , ia juga menyayangkan atas ketidak hadiran Kepala Dinas Pariwisata Kab.Karo dan Kadis DPMD Kab.Karo selaku pihak yang berkompeten dalam hal ini.


Saat ditanya awak media ke kepala desa kuta mbaru,  apakah sudah ada pemberitahuan yang disampaikan oleh pihak pemerintah desa kuta mbaru kepada dinas yang dimaksud , kades  mengaku sudah di beritahu kepada yang bersangkutan, namun karna ada halangan sehingga pak kadis D PMD dan Kadis Pariwisata Kab.Karo tak dapat hadir,” ujar kades

Atas ketidak hadiran kadis DPMD dan Kadis Pariwisata Kab.Karo saat kunjungan angota senator tersebut, terkesan pemerintah derah kab.karo minim kepedulian dalam memajukan sektor pariwisata, padahal sektor pariwisata dapat menunjung pendapatan asli daerah (PAD) dan tentunya dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Yang notabene selama ini pembangunan kawasan wisata puncak pelangkah gading desa kuta mbaru, seluruhnya masih menggunakan dana desa semenjak  kurun waktu 2 (dua) tahun belakangan dan belum pernah ada bantuan dari APBD  kab.karo.

(Daris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *