Polisi Panggil Kades Perbesi Beserta Saksi Saksi Terkait Kasus Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Exs BPD

Ket Gambar : Ilustrasi Tanda Tangan Palsu

TANAH KARO- Unit Tipiter polres tanah karo terus melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan adanya pemalsuaan tanda tangan pada dokumen salinan APBDes Perbesi T.A 2019 yang diduga dilakukan oknum Pemerintahan Desa Perbesi. Pihak nya telah memanggil terlapor dan saksi- saksi guna melengkapi berkas.

Kanit Tipiter Polres Tanah Karo Aiptu Antoni Ginting  kepada awak media membenarkan bahwa pihaknya telah memanggil Kepala Desa Martinus Sebayang dan sejumlah saksi-saksi, 

“Menindaklanjuti laporan mantan pengurus BPD Perbesi sudah kita panggil oknum kepala desa dan telah di mintai keterangannya, begitu juga dengan beberapa saksi juga sudah kita minta keterangannya, hari senin nanti juga akan kita minta keterangan dari Dinas PMD kab.karo untuk diminta  membawa dokumen laporan pertanggungjawaban/salinan APBDes Perbesi untuk memastikan kebenaran laporan yang diterima dari pelapor a.n Salim Muhan.” Ujar Kanit Tipiter. Selasa (11/08/2020)

Diketahui sebelumnya, mewakili para pengurus BPD Perbesi, Seorang mantan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) a.n Salim Muham, secara resmi membuat laporan pengaduaan ke pihak polres tanah karo, prihal adanya pemalsuaan tanda tangan sejumlah pengurus BPD yang tertera di Dokumen salinan APBDes perbesi T.A 2019.

Hal itu awalnya diketahui saat Salim Muham beserta rekannya Maspin Sebayang selaku mantan Sekertaris BPD Perbesi, menemui Bupati Karo diruang kerja nya lantai ll Kantor Bupati Karo. Bermaksud mempertanyakan sejumlah kesulitan yang dialami pengurus BPD desa perbesi untuk memperoleh sejumlah dokumen laporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran Dana Desa semenjak jabatan Kepala pemerintahan desa diamanatkan kepada Martinus Sebayang.

Mendengar keluhan mantan pengurus BPD Perbesi tersebut, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH langsung memanggil staf Dinas PMD seraya membawa sejumlah dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Saat dokumen laporan tersebut diperlihatkan dihadapan Bupati Karo, ternyata memang tanda tangan pengurus BPD a.n Salim Muham dan Tanda tangan Maspin sebayang tidak sesuai dengan tanda tangan milik mereka, tak hanya itu pihaknya juga mengatakan bahwa stempel yang tertera di salinan dokumen tidak sesuai (beda ukuran) dengan yang aslinya.

Merasa telah ada unsur kesangajaan melakukan dugaan tindak penipuan dalam pembuatan dokumen laporan APBDes, akhirnya permasalahan yang ada berujung keranah hukum.

Salim Muham eks wakil ketua BPD perbesi dan Maspin Sebayang yang juga mantan sekretaris BPD perbesi saat diminta keterangan kepada awak media mengatakan,

“Selama sdr Martinus sebayang menjabat kades perbesi sampai akhir masa jabatan kami sebagai Pengurus BPD perbesi dirinya tidak pernah mengundang BPD untuk berkordinasi dalam hal penggunaan dana desa perbesi, kami bingung kenapa bisa dana desa cair terus menerus, sementara kami tidak pernah dilibatan baik dalam menandatangani laporan apa pun,” Ujar Salim muham yang di iyakan rekannya Maspin Sebayang 

Lebih lanjut dikatakan Salim, “setelah kami rapat seluruh pengurus BPD maka semua anggota mengusulkan agar melayangkan surat ke kepala desa untuk mempertanyakan prihal tugas , Peranserta , hak dan tanggungjawab selaku BPD yang di tanyakan langsung oleh sekertaris BPD. Namun Kades menjawab “ngadu aja kalian kalau keberatan” kata kades kala itu, ungkap Salim menirukan ucapan kades perbesi Martinus Sebayang,

Luar biasa memang lagak kades perbesi martinus ini. Begitu juga dengan camat tigabinanga, ketika kami meminta salinan APBDes pihak camat juga tidak merespon. Kami menduga sudah ada persengkokolan yang tersusun masif antara kepala desa , camat juga Pihak Dinas PMD Kab.Karo yang terkesan tidak transparan dan terbuka. Maka dari itu kami mendatangi Bupati Karo Terkelin Brahmana SH di rung kerjanya. Saat bertatap muka langsung dengan bupati, ia langsung memanggil Kadis PMD Karo, namun karna kadis sedang kerja luar, Bupati memanggil staf pegawai Dinas PMD dan menunjukkan berkas APBDes T.A 2019  kepada kami, disitulah baru terbukti apa yg kami duga selama ini bahwa benar ada pemalsuan tanda tangan di laporan APBDes tersebut, jelas Salim

Dirinya menambahkan, “termasuk tanda tangan saya sendiri Salim Muham selaku wakil ketua dan tanda tangan Maspin Sebayang selaku sekretaris BPD beserta tanda stempel yang tidak sesuai dengan yang aslinya. Saat itu pak Bupati menyarankan supaya diselesaikan secara kekeluargaan tapi setelah kami tunggu etikad baik dari kepala desa yang sudah sebulan pasca mendengarkan arahan Bupati karo tersebut. Namun hingga saat ini belum ada juga niat baik nya. Akhirnya kami laporkan ke polres tanah karo, kami mengharapkan agar kasus ini ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku, mungkin terkait kasus pemalsuan ini layak untuk dijadikan contoh di tanah karo agar menjadi efek jera bagi setiap pemerintahan desa untuk tidak melakukan hal yang sama, katanya,

“Bila laporan kami ini tidak ditindaklanjuti oleh pihak aparat penegak hukum, berati lebih baik pengurus BPD yang ada dibubarkan saja. Untuk apa ada BPD disetiap Desa bila tak ada fungsinya. Tapi kami sangat yakin dan percaya terhadap Bapak Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono SH, SIk  pasti  akan menindak lanjutinya demi tegaknya supremasi hukum di bumi turang.” Harap Salim Muham.
(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *