Perambahan Hutan Jalan Jahe Masih Terus Berlanjut, Ditjen Gakkum KLHK Dan Polda Sumut Diminta Tindak Tegas

Tanah Karo –  Tim investigasi Dewan Pengurus Daerah Wahana Lingkungan Alam Nusantara (DPD Walantara) Kab.Karo meninjau daerah kawasan hutan lindung yang ada dikawasan Taman Hutan raya bukit barisan dan berbatasan dengan Kawasan Taman Nasional Gunung Louser (TNGL) Wilayah Bahorok Kab.Langgkat. Tepatnya berada di Jalan tembus Kabupaten Karo menuju Kabupaten Langkat atau yang lebih di kenal dengan Jalan Jahe. Pada Rabu (05/08/2020).siang

Dari hasil pantauan tim investigasi walantara, diperkirakaan kurang lebih 800 hektar kawasan hutan lindung yang telah dirambah dan dialihkan fungsinya menjadi lahan pertanian. Takhanya kawasan taman hutan raya (TAHURA) yang di rambah, dikawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga masih ada aktifitas penebangan kayu, saat dilokasi jalan jahe tim jelas merdengar hiruk pikuk suara shinsow/mesin penebang kayu. Begitu juga dengan aktifitas masyarakat yang masih tampak membabat dan membakar kawasan hutan lindung yang masuk dalam kawasan TAHURA dan TNGL ini untuk dijadikan lahan pertanian.

Hasil penelusaran tim investigasi walantara, diketahui bahwa awal dibukanya hutan lindung dikawasan Tahura yang ada di sekitar jalan jahe, terkait adanya permohonan pinjam pakai lahan hutan untuk lahan pertanian sementara bagi para warga terdampak erupsi gunung sinabung beberapa tahun silam dengan perjanjian pinjam pakai antara Pemkab karo dan Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumut yang katanya telah disetujui oleh Kementrian Kehutanan RI. Diduga nota isi perjanjian pemanfaatan lahan hutan lindung tersebut berlaku sampai selesai nya lokasi pembangunan tempat/perumahan warga relokasi pengungsi dan lahan usaha tani mereka (pengungsi) di Siosar.

Saat tim walantara mencoba meminta salinan surat perjanjian yang dimaksud kepada Kepala UPT Tahura, Kab.Karo yang dijabat oleh Ramlan Barus, pihaknya mengaku sudah lupa dimana disimpannya  surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Bupati Karo dengan pihak Dinas Kehutan Provinsi sumut dan dalam hal ini UPT Tahura/BB Wilayah Kabupaten Karo mengetahui. Pihak nya Ramlan Barus (Ka.UPT Tahura/BB) belum bisa memberikan salinan surat pinjam pakai alih fungsi hutan yang ada di jalan jahe.

Prihal fungsi pengawasan kawasan hutan lindung yang sejatinya dilakukan pihak polisi kehutan (POLHUT) kab.karo samasekali mati suri dan tak bertaji dalam upaya menjaga kelestarian kawasan hutan untuk mencegah me luas nya area hutan lindung yang dialih fungsikan tersebut. Sudah semestinya hal itu dilakukan Polhut dalam meminimalisir kegiatan/aktifitas illegal loging yang notabene masih saja berlangsung sampai saat ini. Atau ada apa dengan Polhut UPT Tahura Bukit Barisan sehingga terkesan tidak berani menindak kegiatan ilegal tersebut ???

Dan pada kenyataannya saat ini hasil penelysuran tim, tak sedikit dari yang mengatsnamakan pengungsi erupsi gunung sinabung yang telah memperjual belikan lahan hutan dengan harga yang berfariasi. Walau tidak ada legalitas surat kepemilikan yang sah secara hukum namun ada saja warga dari luar daerah (pendatang) yang mau membeli lahan kawasan hutan lindung di jalan jahe kab.karo.

Hasil penelusuran tim walantara karo yang meyaru sebagai pembeli lahan hutan , mendapat informasi dari beberapa penguasa lahan yang ditemui mengatakan,  “untuk lahan kosong yang belum ditebangi kayunya dihargakan Rp 30 juta/Ha sedangkan yang sudah dibersihkan atau sudah ditebang kayu nya dan berada dipinggir jalan besar tembus kabupaten langkat dipatok dengan harga berkisar Rp.150 juta/Ha,” ungkap warga yang mengaku sebagai pemilik lahan dikawasan tersebut  namun enggan dirinya untuk menyebutkan identitas namanya.

Walau masih berstatus kawasan hutan lindung namun masih ada saja orang kalangan berduit  berlomba-lomba untuk membeli lahan di kawasan hutan lindung jalan jahe. 

Terlihat juga dikiri – kanan badan jalan sepanjang jakan jahe,  tanah humus hutan yang telah di isi ke goni (karung) bebas dijual belikan begitu juga tanaman liar anggrek hutan juga ada dijajakan kepada para pengguna jalan, disepanjang jalan jahe ini juga tampak banyak berdiri warung-warung kopi , pondik Cafee , bangunan rumah seperti villa dan gubuk gubuk liar.

Padahal di dalam Undang-Undang Kehutanan,jelas dikatakan,Hutan Lindung /Hutan Konservasi jangankan merambah atau menebang kayunya, mengambil daun mati, bahkan bangkai binatang saja tidak boleh, karena bisa dikenakan tindak pidana.

Terkait kegiatan Ilegal Logging yang masih saja berlangsung, tim investigasi walantara mencoba mempertanyakan kepada Kapolsek Simpang Empat, AKP M.Ridwan Harahap, yang mana kawasan Jalan Jahe ini masuk dalam Wilayah Hukumnya, dalam kesempatan tersebut ia mengatakan,

“penebang kayu ilegal dikawasan hutan lindung jakan jahe telah pernah kami tangkap bersama warga desa kuta rakyat  dan saat itu kami amankan berikut barang bukti berupa kayu olahan yang telah dibentuk papan dan bloti , 1unit shinsow, truk yang digunakan untuk mengangkat kayu dan beberapa barang lainnya, namun saat berkasnya kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo, berkas tersebut dikembalikan dengan alasan tidak cukup bukti katanya, jadi kami tidak tahu lagi apa yang menyatakan bahwa itu tidak cukup bukti, coba kalian tanyalah sama pihak Kejaksaan,” kata Kapolsek Simpang Empat ini singkat.

Wakil ketua DPD Walantara Kab.Karo Adil Ginting, kepada awak media mengatakan ,

“Kegiatan perambahan kawasan hutan lindung TAHURA /BB dan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser  (TNGL)  ini sudah kian memprihatinkan, bila hal ini tidak ditindak tegas oleh aparat penegak hukum baik dari Polhut, Polisi dan dan pihak Kejaksaan negeri maka dikhawatirkan dapat merusak habitat hutan, ekosistem alam, perubahan cuaca atau iklim dan dapat sewaktu waktu terjadi bencana dikemudian hari,” ujar Adil

Kemana peean serta para Pejabat dan Aparat hukum yang ada di Tanah Karo ini ? .Kenapa mereka  terkesan tutup mata dan tutup telinga padahal jelas ada kegiatan yang bertentangan dengan hukum di republik ini namun tidak berani menindak sesuai peratuaran dan perundang undangan yang berlaku, ada apa,…?.” Ungkap Adil Ginting 

Adil menambahkan, “jangan -jangan masalah ini sudah sulit untuk diungkap siapa pemainnya karena diduga ada keterlibatkan pengusaha kaya dari luar daerah yang menampung kayu-kayu ilegal tersebut dan dibekingi oleh oleh oknum-oknum aparat maupun pejabat yang levelnya sudah tinggi,kan bisa jadi juga. Sedangkan lahan yang diperjual belikan itu juga ada keterlibatan pejabat Karo yang berlindung dibalik ketiak para mafia, bila kita coba mengungkap hal ini, maka nyawa taruhannya, kita tidak tahu harus mengadu kemana karna sepertinya memang sudah menggurita,” ujarnya

” semoga ada perhatian serius dari Pihak Direktorat Jendral Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) maupun dari Polda Sumatera Utara yang bisa membantu kita dalam mengungkap tabir kejahatan perambahan hutan di jalan jahe perbatasan kabupaten karo dan daerah kapupaten langkat ini. Karena kita menduga  semua sudah mendapat setoran, jadi kami dalam hal ini juga wajib berhati-hati.” Beber Adil Ginting.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *