Terkait Kasus Pendirian Tower PT Telkomsel Dilahan Milik Negara Tanpa Izin, Kadis Penanaman Modal PTSP Kab.Karo “Payah Cakap”

Ket foto : Tiang tower milik PT Telkomsel yang didirikan tanpa izin di lahan aset Milik Pemkab Karo.

Tanah Karo|Mahaganews.com


Terkait kasus pendirian tiang tower telekomunikasi milik PT Telkomsel wilayah kab.karo yang didirikan di lahan aset milik pemkab Karo tepatnya di Terminal Agribisnis (STA), Desa Bandar Tongging, Kecamatan Merek. Namun Pemkab Karo enggan melaporkan kepihak berwajib tanpa diketahui alasan yang pasti.

Sebelumnya saat Bupati Karo Terkelin Brahmana SH mengetahui prihal tersebut  pihaknya berang dan berjanji meneruskan permasalahan ini ke pihak kepolisian dan siapa saja berhak melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum, katanya.

Menyikapi stadment Bupati Karo. DPD Walantara Kab.Karo membuat laporan pengadauan ke polres tanah karo berharap agar aparat kepolisian resort tanah karo dapat menindak tegas oknum dan pihak perusahaan yang telah terang-terangan melakukan kegiatan melanggar hukum. Pasalnya, ada kegiatan sewa menyewa dilahan milik pemerintah tanpa ada persetujuan maupun izin yang dikeluarkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karo. 

Namun, tanpa disangka pemkab karo telah membuat kesepakatan damai dalam surat berita acara yang ditandantangani dan disetujui pejabat karo diantaranya Kepala Bapeda Ir.Nasib Sianturi, Kadis Pertanian Ir.Metehsa purba, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karo, Jones Bangun dan Kepala Satpol PP Hendrik Tarigan. 

Ketika  dipertanyakan melalui pesan singkat watshap (wa) ke Kadis DPMPTSP Kab.Karo prihal atas dasar pertimbangan apa sehingga berita acara kesepakatan damai dengan pihak Pt Telkomsel ditandatangani. Hingga berita ini diterbitkan Jones bangun selaku Kadis PMPTSP kab.karo enggan menjawab pertanyaan yang tersampaikan walau pesan yang dikirim ada tanda contreng biru menandakan terbaca di watshaap namun tak dibalas dan terkesan kesulitan menjawab pertanyaan yang dilontarkan alias “payah cakap”.

Sementara, hal yang sama juga dipertanyaka ke kadis petanian kab.karo Ir Metehsa Purba melalui pesan singkat pihaknya menjawab ,
“Pertimbangannya mereka minta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan serta mengurus ijin jika memasang kegiatan yang sama,” ujar Metehsa 

Ditanya lagi, apakah dengan alasan permohonan minta maaf dari perusahaan itu saja, bisa tidak dikenakan sangsi administrasi maupun dapat lepas dari jeratan hukum sesuai peraturan yang berlaku di kab.karo ini ? 

Metehsa menjawab “Maaf.. bukan kapasitas saya memberikan keterangan Karna tanah yang dipakai untuk pendirian tower kombat milik pt telkomsel tersebut bukan tercatat di atas lahan milik Dinas pertanian,” ungkapnya

Mendengar jawaban dari kadis pertanian karo awak media kembali memastikan mempertanyakan kalau memang bukan dilahan milik dinas pertanian kenapa ada nama bapak ikut menandatangani berita acara kesepakatan perdamaian di surat itu, pihaknya membalas,

 “Sebelum saya lihat dokumen karna letaknya berdekatan dengan ktr BPP milik Dinas pertanian saya kira itu lahan Pertanian, ternyata setelah saya lihat kelokasi tower itu berdiri bukan di lahan milik Dinas Pertanian,” Jawab Kadis Pertanian

Sudah jelas bahwa permasalahan ini, atara dinas yang terkait didalamnya terkesan tidak mau bertanggung jawab dan saling lempar bola seolah olah tak ada yang berani mengambil sikap tegas untuk melaporkan kepihak aparat penegak Hukum dan seolah olah pemkab karo tidak berani menegakkan peraturan terhadap pihak perusahaan telkomsel yang secara nyata berani menabrak peraturan yang telah dibuat oleh pemkab karo.
(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *