Kasus Pendirian Tower Dilahan Milik Negara, PT Telkomsel dan Pemkab Karo Tanda Tangani Berita Acara Perdamaian “Ada Apa.?”

Ket foto : Pt Telkomsel cab.kab.karo dirikan tower portable di lahan milik pemkab karo tanpa izin.

TANAH KARO|MAHAGANEWS.COM
Terkait kasus pendirian tiang tower telekomunikasi milik PT Telkomsel wilayah kab.karo yang didirikan di lahan aset milik pemkab Karo tepatnya di Terminal Agribisnis (STA), Desa Bandar Tongging, Kecamatan Merek, yang sempat menyita perhatian publik dan sempat viral pemberitaan nya di berbagai media, namun terkait penyelesaian kasus ini masih jalan ditempat.


Dari hasil penelusuran awak media ternyata sudah ada penandatanganan berita acara kesepakatan perdamaian antara Pemkab karo dengan pihak PT Telkomsel tertanggal 26 mei 2020 , hal itu diketahui saat Kanit Tipiter Polres Tanah karo Aiptu Antoni Ginting menunjukkan surat berita acara tersebut kepada Daris Kaban yang menjabat sebagai Ketua DPD Walantara Kab.Karo selaku pihak pelapor dalam kasus ini. Selasa (21/07/2020) di mapolres tanah karo.


Adapun diketahui pihak pihak yang telah sepakat menandatangani surat berita acara perdamaian lengkap dengan materai 6000  antara pt telkomsel dengan pihak pemkab karo yaitu : Faisal selaku manager NS Pematang Siantar, Fauzan Fajri yang menjabat senagai SPV RTPO Kabanjahe, Linda mora siregar selaku Spv NOS Sumbagut, Eben E Sidabutar selaku Senior staf site management sumbagut dan dari pihak pemkab karo yaitu Bapeda Nasib sianturi, Kepala Dinas pertanian Ir Metehsa purba, Kepala Satpol PP Hendrik P Tarigan, Kepala Dinas perijinan Joses Bangun. 

Dengan ditandatangani nya surat berita acara tersebut, sangat mencedrai perasaan masyarakat kab.karo,

Pasalnya, walau sudah adapihak yang melaporkan melalui surat pengaduan masyarakat (Dumas) oleh lembaga pemerhati lingkungan DPD Walantara Kab.Karo pada tanggal 28 Mei 2020 lalu dan ditujukan langsung ke kapolres tanah karo AKBP Yustinus Setyo Indriono S,ik diruang kerja nya. Namun hingga saat ini belum ada ditetapkan pihak pihak yang terlibat dalam kasus sewa menyewakan lahan milik pemkab karo tersebut.

Unit tipiter polres tanah karo beralasan telah ada surat berita acara perdamaian yang ditandangani antar kedua belah pihak yang ditempel selembar materai 6000. Sehingga dianggap sulit untuk menetapkan siapa yang bersalah karna tidak ada pihak dari pemkab karo yang membuat laporan pengaduan, kata Aiptu Antoni Ginting Kanit tipiter polres tanah karo


Menyikapi hal itu, Daris Kaban yang menjabat sebagai Ketua DPD Walantara Kab.karo selaku pihak pelapor saat diminta tanggapannya oleh awak media sangat meyangkan sikap yang diambil oleh pemkab karo, menurutnya


“Sangat disayangkan apabila pemkab karo sudah mengadakan perdamaian dengan pihak PT Telkomsel, padahal sudah jelas ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan bonavite tersebut terhadap lahan milik negara itu,  “ada apa..dibalik ini”?? , apakah karna pt telkomsel adalah perusahaan besar sehinga pihaknya kebal terhadap hukum yang berlaku di republik ini ?? tidak seperti penerapan sangsi hukum bagi masyarakat biasa..??. Berati selama ini benar lah kalau memang pada kenyataannya Hukum itu tumpul keatas namun runcing kebawah,” ungkapnya kesal


Dirinya menambahkan, “pantas selama ini pemkab karo/instansi terkait enggan untuk membuat laporan pengaduan ke pihak aparat penegak hukum, saya menduga pemkab karo tidak bertaji dalam menegakkan aturan dan terkesan ada unsur pembiaran, walau jelas bahwa ada pihak perusahaan yang berani melawan peraturan yang diterapkan pemerintah daerah. Untuk apa dibuat perda maupun perbup yang nyatanya tidak ditaati pihak perusahaan besar. Apa karna perusahan besar bisa sesuka hati melanggar aturan dan hukum yang berlaku ? sehingga pemkab karo terkesan impoten dalam hal ini,” terangnya


Pada Pasal 385 ayat (1) KUHP, jelas dituliskan , “jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah) menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang hak orang lain untuk memakai tanah negara, maka dapat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun penjara. Pertanyaan nya, “kenapa hal ini tidak berlaku bagi pihak perusahaan pt telkomsel maupun oknum yang terlibat terang terangan melakukan sewa menyewa lahan milik negara itu.., kenapa ?? ,” Ungkap Daris


Lagi menurutnya, “dalam kasus ini jelas ada penyalahgunaan wewenang, karna jelas tidak mengantongi ijin dari dinas perijinan pelayanan satu pintu kab.karo, apalagi ada oknum yang menyewakan lahan tersebut berjumlah belasan juta ke pihak PT Telkomsel dengan perjanjian kontrak selama 2 tahun terhitung sejak tahun 2019 s/d tahun 2021 dan tertulis di surat perjanjian sewa menyewa lahan milik negara tersebut.

Sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap kas daerah pasalnya walau sudah sekian lama berdiri tower telkomsel pemkab karo tidak menerima retrebusi pajak dari pihak telkomsel. Apakah perbuatan seperti ini tidak suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku..? Atau sudah ada wing-win solution Sehingga pihak dari Dinas Pertanian Kab.Karo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karo dan Bappeda Kabupaten Karo. Tidak berani melaporkan pt telkomsel ke aparat penegak hukum.” Ucapnya


Dihadapan saya, Bupati Karo Terkelin Brahmana pernah bersikukuh mengatakan bahwa persoalan tersebut akan diteruskan keranah hukum dan siapa saja pun berhak untuk membuat laporan pengaduan ke pihak Polres Karo, namun hingga saat ini Dinas terkait tidak ada membuat laporan sebagai bukti dalam upayanya memberikan efek jera terhadap perusahaan-perusahaan yang bisa saja melakukan hal yang sama dikemudian hari,” jelasnya


Untuk diketahui bahwa temuan kasus pendirian tower Telkomsel tanpa memiliki IMB dan legalitas lainnya, sudah menjadi perhatian publik, jadi ini harus tuntas dari proses hukum secara transparan dan dinas terkait  wajib bertanggungjawab agar menjadi pembelajaran bagi pihak perusahaan lainnya., intinya terkait hal ini saya akan desak terus pihak kepolisian untuk memberikan sangsi hukum sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku agar menjadi contoh sebagai efek jera bagi pihak perusahan yang lain dalam mematuhi perturan yang ada.” Terang Daris


Saya masih ingat kata kata yang ter ucap dari mulut bupati karo Terkelin brahmana kala itu yang mengatakan seperti ini, 


“Kita welcome kepada siapa saya yang mau berinvestasi di daerah kita, tapi patuhi peraturan yang ada,” ucap bupati karo saat itu menyikapi temuan adanya pendirian tower telkomsel dilahan milik pemkab karo. Semoga ucapan beliau bisa di pegang teguh dan nyata diterapkan bagi pihak perusahaan yang ada di kab.karo maupun perusahaan yang ingin ber investasi di tanah karo.” Beber Daris kaban menirukan ucapan bupati karo. Sambil mengahiri pembicaraan.


(Eva)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *